Page 207 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 207
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
mendengar kedua belah pihak 5) putusan disertai alasan 6) beracara a. Surat tertulis (in writing);
dikenai biaya, dan 7) tidak ada keharusan mewakilkan. b. Lazim disebut dengan surat panggilan atau relaas panggilan
Jenis gugatan dalam perkara perdata terdiri dari: 1) gugatan maupun berita acara panggilan; dan
yang mengandung sengketa (contentieus) dan 2) gugatan yang tidak c. Panggilan tidak dibenarkan dalam bentuk lisan (oral), karena
mengandung sengketa (voluntair). Pada asasnya, para pihak harus sulit membuktikan keabsahannya. Oleh karena itu, panggilan
menghadap sendiri dalam mengajukan gugatan. Tetapi mereka dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum.
dapat diwakili oleh seorang kuasa. Berdasarkan pasal 123 ayat (1)
HIR dan pasal 147 ayat (1) RBg, kuasa ini dapat diberikan secara Selain itu, berpijak pada pendekatan perubahan sosial (social
lisan, yaitu apabila pihak yang bersangkutan atau pemberi kuasa change), bentuk-bentuk seperti bentuk-bentuk panggilan elektronik
hadir juga secara pribadi di persidangan. Atau para pihak dapat melalui radio, televisi, atau internet dan bentuk iklan melalui media
memberi kuasa kepada wakilnya secara tertulis dengan surat kuasa cetak dapat diakomodasi. Bahkan khusus mengenai bentuk
khusus. panggilan melalui media cetak atau mass media, telah dibenarkan
Selain itu, suatu gugatan bisa diajukan oleh perwakilan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
kelompok, yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok disebut Perkawinan (selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975).
dengan gugatan Class Action yaitu di mana satu orang atau lebih Meskipun ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 dimaksudkan
yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri untuk pemanggilan para pihak dalam perkara perceraian, ketentuan
dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, ini dapat diterapkan secara analogis dalam perkara perdata yang
yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara lain.
wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Sedangkan untuk pemanggilan secara sah bagi tergugat yang
Setelah gugatan diajukan ke pengadilan, maka tahap selanjutnya tidak diketahui tempat tinggalnya berdasarkan Pasal 390 ayat (3)
adalah pemeriksaan berkas dan pemanggilan para pihak yang HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv adalah:
berperkara oleh panitera (juru sita). Dalam hukum acara perdata,
pemanggilan para pihak yang berperkara adalah menyampaikan a. Surat panggilan (surat jurusita) disampaikan kepada bupati
surat panggilan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada atau walikota, sesuai dengan yuridiksi atau kompetensi relatif
pihak-pihak yang berperkara di pengadilan, agar mau memenuhi yang dimilikinya.
dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis b. Bupati atau walikota tersebut:
hakim atau pengadilan. 10 1) Mengumumkan atau memaklumkan surat jurusita itu;
Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, 2) Caranya, dengan menempelkannya pada pintu umum
panggilan secara patut dilakukan dalam bentuk: kamar persidangan pengadilan negeri yang bersangkutan.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ke-7 Rv, pemanggilan tersebut
10 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, harus dimuat dalam salah satu harian atau surat kabar yang terbit
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 213
206 207
