Page 211 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 211
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
waktu berlakunya. Dengan berakhirnya jangka waktu ini, dan tidak Moerdijanto di atas sebagian tanah negara bekas hak erfpact
diperpanjang lagi oleh pemegang hak, maka status tanahnya men- verponding 414 yang total luasnya adalah 6 Ha dengan luas masing-
jadi tanah negara. masing 1,5 Ha. Tanah seluas 6 Ha tersebut terletak di Lingkungan
Selain itu pada kenyataannya, tanah bekas hak erfpact Kluncing, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari dengan
verponding 414 tersebut merupakan kebun terlantar sehingga ber- batas-batas sebagai berikut:
dasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal
26 Mei 1964 Nomor SK.50/KA/64 dinyatakan sebagai tanah yang Sebelah utara : Saluran air
akan dibagikan kepada rakyat dalam rangka pelaksanaan land- Sebelah timur : Jalan Piere Tendean
reform. Landreform merupakan perombakan mengenai pemilikan Sebelah selatan : Saluran air
dan penguasaan tanah serta hubungan - hubungan hukum yang Sebelah barat : Tanah negara ex. RVE 414
bersangkutan dengan pengusahaan tanah. Di mana salah satu
13
programnya adalah redistribusi tanah yaitu pembagian tanah oleh Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Sengketa, Konflik,
pemerintah kepada rakyat yang membutuhkan. dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember 4 (empat) buah
Program landreform terhadap tanah bekas hak erfpact sertipikat hak milik tersebut diterbitkan melalui proses pemberian
verponding 414 adalah program redistribusi tanah pertanian. hak pada tahun 1964. Pada saat dilakukan pencarian terhadap Surat
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 56/Prp/1960 Keputusan pemberian hak untuk 4 (empat) buah sertipikat hak
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menyebutkan bahwa luas milik tersebut, ternyata Surat Keputusannya (SK) tidak ditemukan
minimum pemilikan tanah pertanian adalah 2 Ha. Ketetapan luas karena berdasarkan catatan di ruang arsip, SK tersebut pernah
minimum 2 Ha dengan asumsi bahwa hasil produksi dari pengerjaan dibon oleh salah satu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten
tanah seluas 2 Ha diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan hidup Jember dan sampai saat penelitian dilakukan belum dikembalikan.
1 keluarga. Tetapi karena luas tanah pertanian di sebagian besar Bila dilihat dari luas tanah masing-masing bidang dari keempat
wilayah Pulau Jawa khususnya Provinsi Jawa Timur mulai sertipikat tersebut yaitu seluas 1,5 Ha, maka dapat disimpulkan
menyempit, maka ketentuan luas tanah untuk kegiatan redistribusi bahwa tanah tersebut bukan berasal dari kegiatan redistribusi tanah
tanah pertanian untuk rakyat jauh di bawah luas minimum tanah obyek landreform tanah negara bekas hak erfpact verponding 414.
pertanian 2 Ha, namun luas tanah yang dibagikan maksimum 0,5 Selain itu, bila dilihat dari produk sertipikatnya, keempat buah
Ha untuk setiap keluarga. sertipikat hak milik tersebut merupakan sertipikat sementara
Pada kenyataannya, sampai ketika penelitian ini dilakukan, produk dari PP Nomor 10 Tahun 1961 untuk kegiatan pendaftaran
program redistribusi tanah pertanian berdasarkan Surat Keputusan tanah desa tidak lengkap karena tidak dilengkapi dengan Gambar
Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 26 Mei 1964 Nomor SK.50/ Situasi (GS). Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP Nomor
KA/64 belum terealisasi. Namun, ditemukan 4 (empat) buah 10 Tahun 1961, sertipikat sementara mempunyai kekuatan sebagai
sertipikat hak milik atas nama P. Din, Muhamad, Warno, dan sertipikat, hal ini artinya bahwa pendaftaran tanah secara tidak
lengkap tetap harus memenuhi persyaratan kadaster hak walaupun
sertipikat sementara merupakan sertipikat tanpa surat ukur.
13 Boedi Harsono, Op. Cit. Halaman 364
210 211
