Page 213 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 213
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
Kenyataan yang terjadi Sertipikat Sementara banyak yang tidak diketahui bahwa permohonan tersebut berada di atas bidang tanah
dilengkapi gambar bidang tanah seperti halnya keempat sertipikat bekas hak erfpacht RVE 414 yg telah diterbitkan 4 sertpikat HM
hak milik tersebut, sehingga kepastian hukum objek hak belum seluas 6 ha yg terbit tahun 1964. Selain itu dilaksanakan identifikasi
jelas dan sering menimbulkan permasalahan. Bagaimana sertipikat lapangan yang diperoleh data bahwa bidang tanah seluas 6 ha
sementara yang tanpa dilengkapi dengan GS dapat mempunyai tersebut telah terdapat penguasaaan fisik berupa pemukiman
kekuatan hukum yang sama dengan sertipikat yang dilengkapi sebanyak ± 100 bidang.Berdasarkan data di kantor pertanahan dan
dengan GS. Bagaimana sertipikat yang berdasarkan Pasal 19 UUPA fakta dilapangan, maka permohonan pendaftaran tanah tersebut
merupakan tanda bukti hak atas tanah yang mempunyai kekuatan kemudian ditolak, karena terjadi tumpang tindih dengan 4 (empat)
hukum, tidak dilengkapi dengan gambar bidang tanahnya? Sehingga buah sertipkat SHM yang telah terbit sebelumnya.
kepastian hukum obyeknya patut dipertanyakan. Namun berdasarkan informasi dari Kepala Seksi Hak Tanah
Kita bisa melihat secara lebih gamblang melalui penelusuran dan Pendaftaran Tanah, sebelum tahun 1991 pernah terbit sertipikat
kronologi permasalahan ini. Pada tahun 1991, Kepala Seksi melalui permohonan konversi Tanah Milik Adat dengan alas hak
Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menerima permohonan girik. Berdasarkan keterangan dari Seksi Sengketa, Konflik dan
14
konversi hak milik yang berasal dari tanah milik adat dengan alas Perkara jumlah sertipikat dengan alas hak girik yang pernah terbit
hak berupa girik di atas tanah bekas hak erfacht Verponding 414 adalah sebanyak 1 (satu) sertipikat. Ketika terjadi sengketa,
15
yang terletak di desa Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten sertipikat tersebut sempat akan diperbaharui tetapi ketika penelitian
Jember. Tanah bekas hak erfacht merupakan tanah Negara. Sesuai ini dilakukan, peneliti tidak menemukan sertipikat tersebut.
dengan ruang lingkup tanah Negara sebagaimana telah diuraikan Padahal seharusnya sertipikat tersebut harus dibatalkan, karena
dalam daftar pustaka di atas, tanah bekas hak erfpaht menjadi tanah sertipikat tersebut cacat hukum dalam penerbitannya. Hal ini sesuai
Negara. Permohonan hak di atas tanah Negara seharusnya tidak dengan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Negara
diproses melalui permohonan penegasan konversi tetapi diproses Agraria Nomr 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan
melalui pemberian hak dengan terlebih dahulu dikeluarkan Surat Pembatalan Hak, pembatalan hak atas tanah dapat dilakukan
Keputusan Pemberian Hak oleh Kepala Kantor Pertanahan karena cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan
Kabupaten Jember. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UUPA huruf k, pem berian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau untuk
girik merupakan salah satu jenis alat bukti tertulis hak lama yang melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
dapat digunakan sebagai alas hak untuk permohonan pendaftaran hukum tetap.
tanah melalui proses penegasan konversi. Selanjutnya permasalahan ini terhenti karena pejabat yang
Dari uraian di atas maka jelas terjadi kesalahan dalam proses menangani hal ini pindah tugas. Faktanya, penguasaan fisik bidang
permohonan. Tanah Negara bekas hak erfpacht tidak seharusnya tanah tersebut ternyata diperjualbelikan. Pembeli yang tidak
tidak dikeluarkan girik, tetapi pada kenyataannya keluar girik yang
digunakan sebagai alas hak dalam melakukan pendaftaran tanah. 14 Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah,
Melihat kejanggalan ini, maka Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Bapak Kusnun Irfanie pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014.
15 Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
Tanah melakukan identifikasi pada peta pendaftaran. Hasilnya Pertanahan, Bapak Handoko, SH. pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2014
212 213
