Page 217 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 217
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
Jember menyarankanjalan keluar melalui jalur litigasi. Masyarakat Negeri Jember melakukan pemanggilan secara sah dan patut
yang dibantu dengan kuasa hukumnya yaitu Bapak Suyatna, SH., berdasarkan undang-undang, yaitu:
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I Jember untuk
menyelesaikan permasalahan tanah dimaksud. a. Surat panggilan disampaikan kepada Bupati Jember sesuai
dengan yurisdiksi atau kompetensi relatif yang dimilikinya; dan
F. Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik b. Kemudian Bupati Jember:
Nomor 26, 27, 28, dan 29/Wirolegi Dengan Jalur 1) Mengumumkan surat panggilan jurusita itu dengan
Litigasi menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan
Pengadilan Negeri Kelas I Jember; dan
Penyelesaian sengketa tanah hak milik terlantar nomor 26, 27, 28,
2) Mengumumkan surat panggilan jurusita itu dalam media
dan 29/Wirolegi atas nama Pak Din, Muhamad, Warno, dan
massa yaitu:
Moedijanto dilakukan dengan jalur litigasi yaitu penyelesaian
sengketa dengan jalur pengadilan. Hal ini dikarenakan pemegang a) surat kabar nasional seperti Jawa Pos, Memorandum,
hak milik terlantar tersebut tidak diketahui keberadaannya dan dan Surya; dan
sampai saat ini tidak ada gangguan dan tuntutan terhadap masya- b) Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia
rakat yang menggunakan tanahnya. Selain itu, masyarakat maupun sebanyak 3 (tiga) kali.
Lurah Karangrejo tidak pernah mengetahui eksistensi keempat
pemegang sertipikat hak milik nomor 26, 27, 28, dan 29/Wirolegi di Selama proses persidangan, ternyata tergugat tidak pernah
lokasi. Dengan tidak adanya dan tidak diketahuinya keempat orang hadir atau mengirimkan kuasanya, sehingga dengan demikian,
tersebut maka masyarakat tidak bisa menyelesaikan sengketa perkara Nomor 30/Pdt.G/2004/PN.JR diputus dengan putusan
tersebut dengan cara non litigasi seperti dengan konsiliasi, mediasi, verstek oleh pengadilan dengan mengabulkan gugatan seluruhnya.
negosiasi, maipun dengan arbitrasi. Apabila gugatan penggugat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat
Berdasarkan jenisnya, gugatan nomor 30/Pdt.G/2004/PN.JR (verstek), maka tergugat berhak mengajukan perlawanan (verzet)
merupakan gugatan contentius karena terdapat pihak penggugat terhadap putusan verstek itu kepada hakim. Berdasarkan Pasal 129
dan tergugat. Selain itu, karena jumlah penggugat sesunggguhnya ayat (2) HIR dan Pasal 153 ayat (2) RBg, verzet dapat diajukan
sebanyak 96 orang dan pada saat beracara di Pengadilan hanya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah pemberitahuan putusan
diwakili oleh 33 orang, maka gugatan seperti ini disebut gugatan verstek tersebut kepada tergugat secara pribadi (in person). Apabila
class action (gugatan perwakilan kelompok) berdasarkan pada pemberitahuan itu tidak disampaikan kepada tergugat pribadi,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara maka perlawanan dapat diajukan sampai hari ke-8 (kedelapan)
Gugatan Perwakilan Kelompok. setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek itu atau
Tata cara pemanggilan tergugat atas nama Pak Din, Muhamad, apabila tergugat tidak datang menghadap untuk ditegur, perlawanan
Warno, dan Moedijanto secara faktual tidak diketahui tempat tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 (kedelapan) sesudah
tinggalnya di Indonesia maupun di luar negeri, maka Pengadilan putusan verstek itu dijalankan. Namun pada kenyataannya, sampai
216 217
