Page 222 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)

PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

c. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah sengketa yang dan Hak Milik Nomor 29/Desa Wirolegi, seluas 15.000 m², Tercatat
dilakukan oleh Para Penggugat dilandasi dengan itikad baik, Atas Nama P. Moerdijanto Terletak Di Desa Wirolegi, Kecamatan
maka Para penggugat tidak melakukan yang bertentangan Sumbersari, Kabupaten Jember.
dengan hukum (melawan hukum) dan karenanya penguasaan Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
atas tanah sengketa tersebut adalah sah menurut hukum dan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tersebut,
lebih dari itu Para Penggugat berhak memperoleh perlindungan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember mengajukan surat per-
hukum, yakni sebagai pihak yang paling berhak untuk mengaju- mohonan pengumuman pembatalan sertipikat kepada pemimpin
kan permohonan hak atas tanah sengketa kepada Turut Redaksi Surat Kabar “Memorandum” Nomor 640.353.4- 1463
Tergugat. tanggal 1 Agustus 2005 (lampiran 13). Pengumuman pada surat

kabar nasional dilakukan karena sertipikat asli Hak Milik Nomor
Selanjutnya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mem- 26, 27, 28, dan 29/Wirolegi, atas nama Pak Din, Muhamad, Warno,
per oleh kekuatan hukum tetap tersebut, maka para penggugat dan Mordijanto tidak diketahui keberadaannya dan dimaksudkan
mengajukan permohonan pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor agar masyarakat mengetahui bahwa keempat sertipikat hak milik
26, 27, 28, dan 29/Wirolegi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten tersebut batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan nomor
Jember. Karena keempat sertipikat Hak Milik Nomor 26, 27, 28, 30/Pdt.G/2004/PN.JR yang telah memperoleh kekuatan hukum
dan 29/Wirolegi tidak diserahkan, maka Kantor Pertanahan tetap sehingga terhadap sertipikat yang bersangkutan tidak dapat

Kabupaten Jember mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat dilakukan perbuatan hukum apapun.
Hak Milik Nomor 26, 27, 28, dan 29/Wirolegi, atas nama tergugat I, Keputusan pengadilan nomor 30/Pdt.G/2004/PN.JR yang
II, III dan tergugat IV kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan telah memperoleh kekuatan hukum tetap mempunyai akibat hukum
Nasional Provinsi Jawa Timur sesuai dengan surat nomor berupa tanah tersebut kembali menjadi tanah negara, sehingga
570.135.34-2360 tanggal 1 November 2004 karena berdasarkan masyarakat berhak untuk mengajukan sertipikat hak atas tanahnya
Pasal 130 Perkaban 9 Tahun 1999 permohonan pembatalan hak melalui proses pemberian hak. Masyarakat yang berhak mengajukan
karena melaksanakan putusan pengadilan secara mutatis mutandis sertipikat atas tanahnya tidak serta merta mengajukan permohonan
merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah. pemberian hak dikarenakan sebagian masyarakat tidak mampu
Berdasarkan permohonan pembatalan hak dari Kantor membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
17
Pertanahan Kabupaten Jember, maka Kepala Kantor Wilayah Sampai dengan Juli 2014, berdasarkan data dari Kantor Pertanahan
Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Kepala terdapat 29 orang yang baru mengajukan permohonan pemberian
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur hak berdasarkan Pengadilan Nomor 30/Pdt.G/2004/PN.JR tanggal
Nomor 08-520.1-35.2005 tanggal 25 April 2005 tentang Pembatalan 29 Oktober 2004.
Hak Milik Nomor 26/Desa Wirolegi, seluas 15.000 m², Tercatat
Atas Nama P. Din, Hak Milik Nomor 27/Desa Wirolegi, seluas
15.000 m², Tercatat Atas Nama Muhamad, Hak Milik Nomor 28/ 17 Hasil wawancara dengan Pak Amri (Ketua Panitia Pemohon Sertipikat tanah Negara
persil 414 Sukorejo/Lingkungan Kluncing, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan
Desa Wirolegi, seluas 15.000 m², Tercatat Atas Nama P. Warno, Sumbersari, Kabupaten Jember ) pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2014 pukul 11.10 WIB

220 221