Page 223 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)
P. 223
PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat
G. Kesimpulan a. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kelas I Jember
dalam menyelesaikan kasus tanah hak milik terlantar SHM
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa cara yang dilaku- No. 26, 27, 28 dan 29/Wirolegi adalah:
kan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam menyelesai-
kan kasus tanah hak milik terlantar SHM No. 26, 27, 28 dan 29/ 1) Karena para penggugat dapat membuktikan bahwa
Wirolegi adalah: dalam kenyataannya baik tergugat I, II, III dan tergugat
IV (para tergugat) keberadaannya adalah fiktif belaka
1. Menyurati Kepala Kelurahan Karangrejo Kecamatan Sumbersari berdasarkan surat keterangan dari Lurah Karangrejo
Kabupaten Jember dengan suratnya tanggal 28 September 1991 Nomor 234/436.596/IV/2004 tanggal 29 April 2004
No. 570/96/513.07/1991, sehingga diperoleh keterangan yang menyatakan bahwa tergugat I, II, III dan tergugat
bahwa: IV sesuai dengan Buku Induk Penduduk sejak tahun
1966 sampai surat dibuat tidak tercatat sebagai
a. Semenjak 4 (empat) sertipikat tersebut diterbitkan,
pemegang hak atau ahli warisnya hingga saat ini tidak penduduk Kelurahan Karangrejo dan dari dahulu
diketahui keberadaannya dan tidak pernah menguasai dan hingga pada saat putusan ditetapkan sama sekali tidak
mengelola tanahnya; dan pernah menguasai tanah-tanah yang telah diterbitkan
b. Sejak sebelum Surat Keputusan pemberian hak atas tanah SHM atas nama tergugat I, II, III dan tergugat IV,
atas nama para pemegang hak tersebut diterbitkan, tanah bahkan para penggugat tidak pernah kenal dan bertemu
sengketa telah dikuasai dan dikelola oleh masyarakat dengan tergugat I, II, III dan tergugat IV.
setempat (in casu para penggugat) untuk pertanian dan 2) Karena para penggugat dapat membuktikan bahwa
sebagian untuk perumahan. sebelum tahun 1960 atau setidaknya sebelum dikeluar-
kan nya Surat Keputusan Menteri Pertanian dan
2. Menyurati Bank Indonesia dan Persatuan Bank-Bank Swasta Agraria, tanggal 26 Mei 1964 No. SK.50/KA/64 tanah
apakah terdapat Hak Tanggungan atas tanah SHM 26, 27, 28, sengketa (sertipikat hak milik nomor 26, 27, 28, 29/
29/Wirolegi atas nama Pak Din, Muhamad, Warno, dan Wirolegi) telah dikuasai oleh para penggugat secara
Moerdijanto (surat tidak diketemukan). Namun sampai dengan terus-menerus dan tidak terputus-putus serta tidak
saat saat penelitian dilakukan surat tersebut tidak pernah pernah ada gangguan ataupun tuntutan dalam bentuk
mendapat balasan; dan apapun dari pihak manapun hingga sekarang;
3. Mengajukan permohonan pembatalan sertipikat atas tanah 3) Karena para penggugat dapat membuktikan bahwa
sengketa SHM No. 26, 27, 28, 29/Wirolegi kepada Kepala tanah sengketa (sertipikat hak milik nomor 26, 27, 28,
Badan Pertanahan Nasional melalui surat tanggal 28 Agustus 29/Wirolegi) yang telah dikuasai oleh para penggugat
2001 Nomor 570.135.34-2442 namun hingga saat penelitian secara terus-menerus, tidak terputus-putus dan turun
dilakukan belum ada keputusannya. temurun serta tidak adanya gangguan ataupun tuntutan
dari pihak manapun tersebut dalam kenyataannya
222 223
