Page 216 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)

PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

menge tahui riwayat tanah yang dibelinya ternyata kembali meng- kan berbagai upaya-upaya untuk mencari keberadaan keempat
ajukan permohonan sertipikat atas tanahnya. Hal tersebut tentunya orang tersebut untuk diajak bermusyawarah menyelesaikan per-
akan langsung ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. masalahan ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat
Puncaknya pada tahun 2000 terjadi gejolak.Berdasarkan keterangan adalah menanyakan ke kelurahan terkait pemegang SHM nomor
dari salah satu masyarakat pelaku pada waktu itu, yaitu bapak Amri 26, 27, 28, 29/Wirolegi. Kemudian dilakukan pengecekan di buku
sempat terjadi gejolak dalam masyarakat. Masyarakat yang per- Krawangan (Buku C Desa). Hasilnya tidak ada satupun penduduk
16
mohanan pendaftaran ditolak sempat mengancam akan melakukan yang bernama Pak Din, Muhamad, Warno, dan Moerdijanto. Tindak
tindakan anarkis dan membakar Kantor Pertanahan Kabupaten lanjut Lurah setelah menerima laporan dari masyarakat adalah
Jember. membuat surat dan pengumuman yang ditujukan kepada seluruh

Namun, aksi masyarakat dapat diselesaikan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Karangrejo terkait identitas Pak Din,
masyarakat lain dengan jalan damai. Akhirnya dibentuklah Panitia Muhamad, Warno, dan Moerdijanto. Namun, hasil yang didapat
Perwakilan Pemohon Sertipikat yang diketuai oleh Bapak Amri. adalah tidak ada satupun penduduk kelurahan yang mengetahui
Bapak Amri bersama dengan beberapa masyarakat yang mewakili rekam jejak Pak Din, Muhamad, Warno, dan Moerdijanto.
masyarakat seluruh pemohon sertipikat kemudian mendatangi Dari keterangan Bapak Amri, diperoleh informasi bahwa
Kantor Pertanahan kabupaten Jemberuntuk menanyakan dan me- sebagian besar penduduk di Desa Karangrejo yang melakukan per-
minta penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terkait mohonan pendaftaran tanahnya merupakan warga pendatang dan

dengan tidak dapat diprosesnya permohonan pensertipikatan tanah bukan warga asli yang menempati wilayah tersebut. Sehingga sesuai
mereka. dengan asas pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, warga
Selanjutnya penjelasan dari Kantor Pertanahan Kabupaten masyarakat pemohon sertipikat tersebut memperoleh hak atas
Jember memberikan penjelasan bahwa tanah yang dimohon oleh tanah nya dengan itikad baik. Masyarakat memperoleh tanah
sebagian masyarakat Karangrejo tersebut pendaftaran tanahnya tersebut dengan cara jual beli, waris maupun dari hibah. Bahkan
ditolak karena di atas tanah tersebut telah terbit 4 (empat) sertipikat ketika permohonan pendaftaran tanah mereka tidak dapat diproses,
hak milik. Kempat sertipikat tersebut adalah sertipikat SHM Nomor mereka berusaha mencari para pemegang sertipkat melalui
26, 27, 28 dan 29/Wirolegi. Sertipikat-sertipikat tersebut adalah pengumuman dan di Kelurahan dengan tujuan menyelesaikannya
atas nama Pak Din, Muhamad, Warno dan Moerdijanto. dengan musyawarah.

Kejanggalan terjadi ketika masyarakat pemohon sertipikat ter- Namun karena berbagai jalan untuk mencari keberadaan
sebut merasa asing dengan nama-nama pemegang keempat keempat pemegang sertipikat Hak Milik tersebut telah dilakukan
sertipikat tersebut. Masyarakat mengaku bahwa selama mereka dan tanpa mendapatkan hasil apapun, pada tahun 2003 Panitia
tinggal dan menempati lokasi tanah sejak tahun 1960-an tidak Perwakilan Pemohon Sertipikat kembali meminta masukan jalan
pernah mengenal dan mengetahui keempat nama pemegang keluar penyelesaian masalahnya kepada Kepala Kantor Pertanahan
sertipikat tersebut. Oleh karena itu kemudian masyarakat melaku- Kabupaten Jember. Dengan mempertimbangkan kendala dan
kondisi yang telah dialami masyarakat untuk menempuh jalur
16 Berdasarkan wawancara dengan Pak Amri, di rumah Pak Amri Desa Karangrejo
Kecamatan Sumbersari, hari Sabtu, Tanggal 28 Juni 2014 musyawarah, akhirnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

214 215