Page 210 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)

PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

di wilayah hukum atau yang terbit berdekatan dengan wilayah Permasalahan utama yang ditimbulkan sebagai implikasi dari
hukum PN yang bersangkutan. Panggilan seperti itu disebut dengan putusan pengadilan mengenai hak atas tanah adalah adanya pem-
panggilan umum atau pemberitahuan (general convocation). batalan hak. Pembatalan hak atas tanah menurut Pasal 1 butir 14
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan bahwa:
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Perkaban 9
Jika tergugat, meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari Tahun 1999) tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
yang ditentukan dan tidak menyuruh orang kain menghadap sebagai
wakilnya maka tuntutan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan bahwa pembatalan
(verstek) kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas
itu melawan hak atau tiada beralasan. tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum

adminis trasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan
Pasal 78 Rv menyebutkan bahwa:
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Jika tergugat tidak datang menghadap setelah tenggang waktu serta Dalam hal keputusan pembatalan hak atas tanah karena
tata tertib acara dipenuhi maka putusan dijatuhkan tanpa kehadiran
tergugat dan gugatan penggugat dikabulkan kecuali jika hakim meng- melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
anggap gugatan itu tanpa hak atau tanpa dasar hukum. hukum tetap diatur dalam Pasal 124 sampai Pasal 133 Perkaban 9
Tahun 1999.
Apabila gugatan dikabulkan tanpa kehadiran tergugat, maka
putusan pengadilan diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan E. Riwayat Obyek Sengketa Tanah Hak Milik Nomor
bahwa tergugat berhak mengajukan perlawanan (verzet) terhadap 26, 27, 28, dan 29/Wirolegi Dengan Jalur Litigasi
putusan verstek itu kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga
(Pasal 123 ayat (3) jo. 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) jo. 153 RBg). Pada mulanya, terdapat tanah bekas hak erfpact verponding 414
11
Perlawanan dapat diajukan dalam 14 (empat belas) hari sesudah seluas 354,825 Ha yang tercatat atas nama Landbouw Maatschappij
pemberitahuan putusan verstek tersebut kepada tergugat secara Oud Djember (LMOD) di wilayah Kelurahan Wirolegi (sekarang
pribadi (in person). Apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan Kelurahan Karangrejo) Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.
kepada tergugat pribadi, maka perlawanan dapat diajukan sampai Tanah bekas hak erfpact tersebut berakhir haknya pada tanggal 5
hari ke-8 (kedelapan) setelah teguran untuk melaksanakan putusan Pebruari 1954 dan tidak diperpanjang sehingga tanahnya menjadi
verstek itu atau apabila tergugat tidak datang menghadap untuk tanah negara. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup tanah negara
ditegur, perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke-8 yang dimaksud oleh Julius Sembiring yang salah satunya adalah
(kedelapan) sesudah putusan verstek itu dijalankan (Pasal 129 ayat tanah yang berasal dari tanah hak yang telah berakhir jangka
12
(2) HIR dan Pasal 153 ayat (2) RBg). Apabila perlawanan diterima waktunya dan tidak diperpanjang lagi. Sesuai dengan ketentuan
oleh pengadilan, maka pelaksanaan putusan verstek terhenti, UUPA selain hak milik, hak atas tanah yang lain ditentukan jangka
kecuali kalau ada perintah untuk melanjutkan pelaksanaan putusan
verstek itu. 12 Julius Sembiring, Op. Cit, halaman 10 ruang lingkup tanah negara adalah Tanah Negara
yang berasal dari tanah hak yang telah berakhir jangka waktunya dan berdasarkan
11 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit. halaman 111 kebijakan pertanahan tidak boleh diperpanjang lagi

208 209