Page 58 - Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat (Hasil Penelitian Strategis PPPM STPN 2014)

PPPM - STPN Yogyakarta Penataan dan Pengelolaan Pertanahan yang Mensejahterakan Masyarakat

akhirnya sering menjadi objek spekulasi. Salah satu faktor yang di- para penanam modal khususnya investor asing dapat memberikan
pertimbangkan oleh investor untuk melakukan kegiatan pe nanaman dampak yang negatif bagi iklim usaha dan ekonomi Indonesia.
modal adalah jaminan kepastian hukum atas tanah sebagai kapital Ketergantungan terhadap penanaman modal ini menunjukan
aset. Kepastian akan perlindungan hak atas tanah bagi negara akan kepada bangsa lain ketidakmandirian yang pada akhirnya dapat
mendatangkan investasi yang pada akhirnya akan membuka banyak mengeksploitasi sumber daya yang ada di negara. Sementara
lapangan kerja, menambah devisa dan meningkat kan kesejahteraan pendapat yang lain menyatakan bahwa paham neoloberalisme
masyarakat. Tanpa perlindungan terhadap hak atas tanah, maka diharapkan menjadi daya tarik untuk para investor untuk me-
pembangunan berkelanjutan tidak akan terlaksana karena mereka nanam kan modalnya yang kesemuanya ini diarahkan untuk ke-
yang bersedia melakukan investasi jangka panjang, hanya sedikit. makmuran rakyat. Hal ini dimungkinkan karena semakin besar

Ditambahkan pula oleh Machfudz (2011:49) bahwa legitimasi hak modal yang ditanamkan semakin besar income negara dan
atas tanah merupakan syarat utama tumbuhnya iklim investasi memberikan lapangan kerja bagi sumber daya manusia atau dapat
yang berbasis tanah. Investasi yang berbasis hak atas tanah dapat mengurangi tingkat pengangguran bersama dan meningkatkan
mendorong ekonomi daerah yang ramah lingkungan dan ramah pen dapatan masyarakat.
sosial. Selain menjadi penghambat, dalam konteks aset, tanah merupa-
Pengaturan investasi melalui penanaman modal, pada dasarnya kan salah satu aset investasi yang bernilai tinggi. Dalam per-
meliputi hak atas tanah yang merupakan salah satu masalah pokok kembangan nya sekarang ini, tanah telah menjadi daya tarik baru

dalam investasi. Tanah merupakan modal dasar bagi para investor yang diburu investor. Gelombang investasi global telah menjadikan
yang akan mengembangkan usahanya, oleh karena itu persoalan tanah sebagai target perburuan untuk memaksimalkan keuntungan.
tanah bagi penanaman modal asing maupun domestik merupakan Akuisisi tanah bisa dipastikan selalu hadir dalam wacana ‘pendaya-
ganjalan terutama karena kurang terjaminnya kepastian per- gunaan tanah untuk pembangunan’. Mengacu pada konsep Anna
9
panjangan hak atas tanah. Para pengusaha terutama yang ingin Tsing seperti dikutip Li (2012) inilah yang kemudian disebut dengan
melaksanakan bisnisnya dalam jangka panjang selalu meragukan tradisi investasi ‘pinggiran’, sebuah mitos kultural tentang ‘per-
tentang status dan proses pengurusan hak atas tanah terutama untungan’ dan ide tentang wilayah yang kosong bisa membawa
mengenai pendaftarannya. Seperti diketahui bahwa bagi penanaman keuntungan yang berlimpah.
modal asing tidak dibenarkan untuk memperoleh hak atas tanah Meskipun diarahkan sebagai bagian dari upaya percepatan

selain dari Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) pertumbuhan ekonomi, di sisi lain persoalan investasi juga jamak
dan Hak Pakai serta Hak Sewa. Namun pemerintah menyadari dilekatkan dengan dampak yang tidak diharapkan khususnya bagi
bahwa untuk menunjang perekonomian suatu badan hukum atau masyarakat lokal di kawasan pelaksanaan proyek. Salah satu
seseorang, dapat diberikan hak atas tanah sebagaimana tersebut di penelitian yang dilakukan oleh Ravanera dan Gorra (2011). Dalam
atas asalkan harus berada dan berkedudukan serta berdiri berdasar-
kan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kelahiran UU No 9 Hal inilah yang bisa ditelusuri dari narasi awal yang dijadikan pintu masuk bagi
25 Tahun 2007 memberikan gambaran mengenai pro dan kontra terjadinya akuisisi tanah yaitu dengan membuat identifikasi mengenai tanah-tanah
yang disebut ‘kosong’, ‘tidur’, ‘tidak produktif’, marginal’, terdegradasi, terlantar, tanah
dari pendapat ini. Di satu sisi, kebebasan yang diberikan terhadap tak bertuan, ’idle’, ’waste’, ’unproductive, public’, ‘surplus’, ‘vacant’,‘unused’ .

56 57