Page 124 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

negara wajib untuk memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas
tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan
133
haknya terhadap gangguan-gangguan dari pihak lain .
Berkaitan dengan Hak masyarakat adat atas wilayah tertentu atau yang
biasa di sebut sebagai Hak Ulayat, maka pembicaraan itu merujuk pada
satuan geografis. Sedangkan jika berbicara tentang hak, maka yang tercakup
wewenang-wewenang atau otoritas yang didasarkan pada kemauan untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu di atas wilayah Ulayat. Dengan
134
demikian Hak Ulayat merujuk kepada suatu hubungan antara masyarakat adat
dengan wilayah tertentu. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan
tanah ulayatnya melahirkan Hak Ulayat, dan hubungan antara perorangan
atas tanah. Mengenai hubungan tersebut, Ter Haar menyatakan :
135
136
“hubungan hidup antar umat manusia yang teratur susunannya dan
bertalian satu sama lain di satu pihak dan tanah di lain pihak yaitu tanah
di mana mereka berdiam, tanah yang memberikan makan mereka, tanah
di mana mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman
orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya tanah dimana
meresap daya-daya hidup, termasuk hidupnya umat itu dan karenanya
tergantung dari padanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan
dan berakar dalam alam pikirannya “serba berpasangan” (participerend
denken) itu dengan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum
(rechtssbetrekking) umat manusia terhadap tanah.”

Hubungan yang terjalin antara masyarakat hukum adat dengan tanah
sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai persekutuan
hukum. Persekutuan-persekutuan hukum (rectsgemeenschappen) yaitu “gerom-
bo lan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula
137
kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan hak dan tidak kelihatan”.
Jelas terlihat bahwa untuk dapat disebut sebagai persekutuan hukum harus

133 (Maria S.W. Sumardjono, 2006: 159).
134 Ronald .Z. Titahelu, Asas-Asas Penguasaan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum
Nasional, Disampaikan Dalam Kerangka Mempersiapkan Naskah Akademik Peraturan
Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara,Juni 2008
135 Ibid., hal.234
136 Ter Haar Bzn-K. Ng.Soebakti Poespono, op.cit,hal 49.
137 Ibid., hal 89.

107