Page 126 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Namun meskipun di dalam Pasal 3 UUPA terdapat istilah “hak ulayat
dan hak-hak yang serupa dengan itu”, namun pada dasarnya keberadaan
UUPA tidak terperinci mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah
ulayat. Selanjutnya, oleh Van Vollenhoven menamakan hak ulayat sebagai
beschikkingsrecht yang kemudian diterima oleh umum dan dipakai sampai
sekarang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven bahwa
yang dimaksud dengan hak ulayat adalah beschikkingsrecht, menggambarkan
hubungan antara masyarakat hukum hukum dengan tanahnya tersebut.
Terdapat dua hal yang menyebabkan sehingg tanah memilik kedudukan
sangat penting dalam hukum adat, yaitu: 138

a. karena sifatnya tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang
bersifat tetap dalam keadaannya sebagai benda yang nyata.
b. karena faktanya bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan
penghidupan bagi masyarakat hukum adat, tempat pemakaman
leluhurnya, serta tempat roh leluruh masyarakat hukum adat tersebut.

Pengertian terhadap istilah hak ulayat ditegaskan oleh G. Kartasapoetra
dan kawan-kawan dalam bukunya Hukum Tanah, Jaminan UUPA Bagi
Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, menyatakan bahwa: 139
“Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh
sesuatu persekutuan hukum (desa, suku) untuk menjamin ketertiban
pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Hak ulayat adalah hak yang
dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga
masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk
menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan
(kepala suku/kepala desa yang bersangkutan.

Boedi Harsono mengatakan bahwa : 140
“Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu
masyarakat hukum adat, yang berhubungan degan tanah yang terletak

138 Suriyaman Mustari Pide, Hukum Adat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.119-120.

139 G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, Hukum Tanah,
Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Bina aksara,
Jakarta, 1985, hlm. 88.
140 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 190.

109