Page 125 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

memenuhi beberapa unsur yakni: 1) adanya keteraturan; 2) mempunyai
wilayah tetap; 3) mempunyai kekuasaan sendiri; 4) mempunyai kekayaan
sendiri. Berupa benda yang kelihatan maupun tidak.

Hak Ulayat pada dasarnya adalah suatu hak dari persekutuan atas tanah
yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan baik oleh persekutuan
itu sendiri maupun oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan. Pada
umumnya wilayah ulayat merupakan suatu wilayah yang di dalamnya terdapat
bagian-bagian yang secara alami terwujud dalam satu kesatuan yang saling
terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dengan kondisi geografis yang terbentuk
alami ini, maka yang menjadi objek dari Hak Ulayat ini terdiri dari ruang
daratan, perairan yang meliputi danau, sungai dan perairan pesisir maupun
laut, tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon-pohon yang dapat
dipergunakan baik untuk kayu bakar atau untuk kebutuhan pertukangan).
Willayah ulayat di satuan-satuan masyarakat hukum adat di Indonesia
pada umumnya berada di bentengan darat baik di Kolonial Belanda.
Terhadap hal ini ada yang menguntungkan namun juga ada yang merugikan.
Pengaruh yang menguntungkan tentunya memberikan perlindungan bagi
Hak Ulayat terhadap wilayahnya. Contohnya surat-surat piagam yang
dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan yang maksudnya menegaskan batas-batas
wilayah persekutuan yang bersangkutan. Hal semacam ini juga terdapat pada
pemerintahan kolonial belanda, yaitu dengan diumumkannya “ordonansi-
ordonansi”: seperti desa ordonantie staatblaad 1941 No.356 dan marga-
ordonantie staatblaad 1931 No.6

Hak ulayat masyarakat Hukum Adat diatur dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria, yaitu :
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal
2 pelaksanaan hak ulayat dan pelaksanaan hak-hak serupa itu dari
masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataan
masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan
nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak
boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan
lain yang lebih tinggi.

108