Page 223 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
P. 223

Desa Gemaf 44, tahap V Gowomdi 44, sedangkan dari jumlah orang,
                tahap I sebanyak 108, tahap II 48, tahap III 104, tahap IV 42 tahap V 26
                KK sehingga total 328 KK.

                     Proses pembebasan lahan tersebut dilakukan melalui mekanisme
                pra survey (bersama pemerintah desa setempat), Identifikasi penggarap
                lahan, selanjutnya dilakukan sosialisasi dengan melibatkan Pemda,
                Kepolisian, Kejaksaan, BPN dan Kepala Desa dan Penggarap, selanjutnya
                perusahaan bersama pemerintah daerah dan Desa melakukan survei
                lahan. Hasil survei dan pengukuran diumumkan kantor desa dan tempat
                strategis selama 14 hari untuk mendapat masukan dan tanggap atas luas
                dan kepemilik lahan yang telah diukur, apabila tidak ada keberatan,
                maka akan dilakukan verifikasi terhadap berkas administrasi (KK, KTP
                dan nomor rekening) dan proses tanda tangan surat pengikat jual beli
                (PP JB) disaksikan perwakilan pemda, camat dan desa. Tahapan akhir
                setelah penandatanganan PPJB, perusahaan akan mentrasfer sejumlah
                uang sebagaimana dalam akta melalui rekening penggarap/ pemilik
                masing-masing.
                              206
                     Tahapan di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan
                lahan telah melibatkan  stakeholder  terkait dengan lahan, namun
                permasalahan mendasar terletak pada jumlah ganti rugi yang diberikan.
                Selama ini pada 3 wilayah penelitian rujukan utama dalam penetapan
                harga tanah didasarkan pada keputusan bupati, padahal keputusan
                bupati tersebut bukan diperuntukkan untuk pembebasan lahan dalam
                rangka penanaman modal, namun lebih pada standar harga ganti rugi
                untuk kegiatan pembangunan pemerintah. Pemda, pada situasi ini tidak
                dapat berbuat banyak bahkan cenderung berpihak kepada perusahaan.

                     Perjuangan masyarakat lingkar tambang di 3 kabupaten sampai saat
                ini masih terus berlangsung untuk memperoleh ganti rugi yang layak
                dengan menggunakan berbagai instrumen yang dimilikinya, seperti
                melalui tekanan kepada pemerintah dan perusahaan melalui aksi demo
                baik secara damai sampai dengan penggunaan kekerasan, pemblokiran
                terhadap akses produksi perusahaan hingga konfrontasi terbuka dengan

                206   Wawancara, Staf PT. WBN tanggal 28 November 2018

                                           206
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228