Page 227 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

tanah ulayat atas wilayah usaha pertambangan Tuguraci tidak memiliki
alas hak yang kuat, sengketa tersebut akan terus terjadi pada setiap
generasi, sehingga akan menghambat produksi perusahaan. Penyelesaian
secara litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang
mengedepankan prinsip win lose solution dimana persengketaan yang
terjadi akan diakhiri dengan kepastian pihak yang menang dan kalah.
Jalur litigasi untuk sengketa tanah saat ini disarankan oleh banyak ahli
melalui pembentukan penga-dilan land reform/pengadilan pertanahan
dalam lingkup peradilan umum/lembaga perta-nahan yang merupakan
sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus sengketa yang
muncul akibat pelaksanaan suatu program masif berhubungan dengan
tanah sebagai manifestasi sebuah pengadilan yang berwatak khusus
dengan misi yang khusus merupakan langkah efektif dalam proses
pencapaian keadilan dan kepastian hukum.

Namun upaya ini memerlukan kajian dan pertimbangan
mendalam, cermat dan hati-hati dalam mempersiapkan kelembagaan,
sumber daya, maupun prosedurnya. Jalur non-litigasi sebagai bagian dari
mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih/ditempuh oleh warga
masyarakat/perusahaan didasarkan pada adanya dukungan pemerintah
desa dan/atau pemerintah daerah, pengetahuan masyarakat yang rendah
serta modal.
Bentuk penyelesaian konflik pertanahan di Maluku Utara yang
ditempuh, secara kuantitatif didominasi oleh penyelesaian non litigasi/
ADR. Hal ini terlihat dari tahapan penyelesaian yang dilakukan oleh
para pihak yang bersengketa, yakni mediasi (mediation) dan negosiasi
(negotiation). Hal ini dilatarbelakangi pandangan bahwa pada situasi
konflik tidak hanya melibatkan perusahan dan/atau pemerintah, akan
tetapi juga melibatkan warga masyarakat lainnya yang masih memiliki
hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, penyelesaian yang dilakukan
bertujuan untuk mengembalikan keteraturan hubungan sosial dan
keseimbangan magis di dalam masyarakat dengan penyelesaian yang
lebih menguntungkan masing-masing pihak.

210