Page 230 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

profesional, memiliki keahlian, integritas dan pengalaman misalnya
perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah yang berprofesi sebagai
mediator mandiri. BPN sendiri berkomitmen akan menjadi mediator
dan mencari jalan tengah yang mengakomodasi keadilan para pihak
yang bersengketa dengan prinsip win-win solution.

Hendarman Soepandji menyatakan bahwa BPN dalam hal ini
hanya menjadi mediator yang dituntut untuk independen, tidak
berpihak pada kedua belah pihak (rakyat dan investor).
209
Arie S. Hutagalung menegaskan bahwa mediasi memberikan
210
kepada para pihak perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan
hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa
tekanan atau paksaan. Upaya untuk mencapai win-win solution
ditentukan oleh beberapa faktor di antaranya proses pendekatan yang
obyektif terhadap sumber sengketa lebih dapat diterima para pihak
dan memberikan hasil yang saling menguntungkan dengan catatan
bahwa pendekatan itu harus menitikberatkan pada kepentingan yang
menjadi sumber konflik. Selain itu, faktor kemampuan yang seimbang
dalam proses negosiasi atau musyawarah. Perbedaan kemampuan tawar
menawar akan menyebabkan adanya penekanan oleh pihak yang satu
terhadap yang lainnya.

Dalam konteks manajemen konflik/mengelola konflik, pola
penyelesaian yang ditempuh pada konflik pertanahan yang akar dan
eskalasinya rendah diselesaikan dengan penyelesaian konflik dengan
cara membangun komunikasi, dan menyediakan akses informasi seluas-
luasnya. Pada konflik yang hanya terkait harga ganti rugi atas tanah
harus dipandang secara komprehensif tidak hanya terkait nilai jual fisik
tanah tersebut, tetapi aspek ekonomi, sosial budaya dan politik yang
mempengaruhi keberlangsungan penghidupan pemegang hak. Dengan
demikian, sekalipun terjadi pengerahan masa dalam setiap konflik

209 Kompas, Penyelesaian.Sengketa. Tanah ala BPN, tersedia pada website: http://
nasional.kompas.com/ Winwin Solution Penyelesaian.Sengketa. Tanah ala BPN, diakses
tanggal 23 Agustus 2019 (Pukul 19.56 WIT)
210 Arie S. Hutagalung, 2005. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah,
Jakarta: Lembaga Pemberdaya-an Hukum Indonesia, hlm. 19.

213