Page 235 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

demikian, pendekatan multiyears sebaiknya diterapkan berdasarkan tipologi
KAT yang dikembangkan. Dengan demikian, tidak sama sasaran diberdayakan
jangka waktu relatif lama, tetapi ditentukan oleh pola pemberdayaannya.
Forum ini merekomendasikam, perlunya strategi spesifik untuk mempercepat
penyelesaian KAT terutama merespon terhadap polemik yang kerap
terjadi memahami pemberdayaan KAT dengan bertumpu kepada HAM,
demokratisasi, dan desentralisasi.

Pendekatan multiyears (pendekatan yang tidak boleh terputus harus tetap
berkelanjutan dan tidak selesai dalam satu tahun) dalam pemberdayaan KAT
perlu dipertimbangkan kembali sebagai proses perubahan yang berkelanjutan
bagi KAT. Namun demikian, pedekatan multiyears sebaiknya diterapkan
berdasarkan tipologi KAT yang dikembangkan. Dengan demikian, tidak semua
sasaran diberdayakan berdasarkan jangka waktu relatif lama, tetapi ditentukan
oleh pola pemberdayaannya. Forum ini merekomendasikan, perlunya strategi
spesifik untuk mempercepat penyelesaian KAT terutama merespon terhadap
polemik yang kerap terjadi dalam memahami pemberdayaan KAT dengan
bertumpu kepada HAM, Demokratisasi, Desentralisasi.
Disisi lain pendekatan pemberdayaan haruslah bertumpu pada tiga
unsur utama yaitu pengakuan eksistensi KAT, melindungi warga KAT, dan
pemberdayaan. Oleh sebab itu, direkomendasikan untuk memfomulasikan
pola perlindungan warga KAT berdasarkan prespektif kultural sekaligus
diterjemahkan dalam satuan program. Dengan demikian penataan pemukiman
KAT sebagai refleksi pemberdayaan perlu dimaknai sebagai “home” bukan
“house” dengan tidak merusak kearifan lokal dan budaya lokalnya (termasuk
Tanah Adat) dapat dimaknai “home” bukan “house” bahwa “home” merupakan
bangunan yang ditinggali atau dihuni sebagai rumah yang terdiri dari ruang-
ruang (rumah sebenarnya) sedangkan “house” merupakan tempat kita merasa
nyaman walaupun itu bukan merupakan rumah kita. Kesimpulannya diatas
adalah bagian dari mufakat hasil pertemuan Forum Pakar Pemberdayaan KAT
yang dilaksanakan di Jakarta, 31 Maret 2009. Pertemuan ini yang dibuka
secara resmi oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial. Rusli Wahid dihadiri oleh para
pakar dari praktisi dan akademisi.

218