Page 236 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Memperhatikan berbagai arahan, masukan, tanggapan, saran serta
pemikiran dari pengarah, narasumber dan peserta selama diskusi berlangsung,
maka Forum Konsultasi Pakar Komunitas Adat Terpencil (KAT) menghasilkan
pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Pemberdayaan KAT sangat penting artinya bagi kepentingan bangsa dan
Negara, terutama sebagai kerangka mewujudkan jaminan tentang hak
asasi manusia warga Negara antara lain perlindungan, pelayan umum,
politik dan mendapatkan kehidupan komunitas yang tinggal di daerah
terpencil sebagaimana terartikulasi berdasarkan amandemen UUD RI
1945 pada konteks masyarakat hukum adat serta Tap MPR No.XVII
Tahun 1998, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.32 Tahun
2004 tentang Pemda dan UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial.
2. Bahwa untuk memperkuat PJMN II 2010-2014, diperlukan kajian lebih
jauh dengan sejumlah variabel yang dapat mengurangi secara signifikan
dan relavan munculnya sejumlah istilah baru KAT berbasiskan Wilayah
keterpencilan, seperti KAT, masyarakat tradisional, masyarakat adat,
masyarakat terpencil, masyarakat terisolir, masyarakat hukum adat dan
sebagainya. Pertemuan ini merekomendasikan pentingnya review atas
pemikiran konsep dasar KAT baik di Jawa / luar Jawa, wilayah perbatasan
antar negara, daerah pedalaman, daerah pesisir, wilayah pertanian dan
wilayah terpencil lainnya berdasarkan terminologi yang bermunculan.

3. Bahwa untuk mewujudkan data KAT yang valid, diperlukan redefinisi
KAT. Forum ini berpendapat untuk segera melakukan redinifisi KAT
disertai pemutakhiran data KAT secara simultan seiring dengan
reformulasi masukan pengertian KAT dari peserta forum ini bersifat
kumulatif, antara lain kelompok sosial, berada di luar jangkauan akses
pelayanan, hidup dalam kelompok kecil, menjamin mobilitas dan
kecukupan pangan sehingga kontrol sosial sangat kuat, hubungan personal
berorientasi pada sistem kekerabatan, orientasi memenuhi kebutuhan
sehari-hari tidak berorientasi pada ekonomi pasar, keterpencilan, satu
leluhur, etnografik, administrasi dan kependudukan, kesejahteraan sosial
dan hak dasar, homogenetis, kesamaan wilayah, komunikasi interaksi,

219