Page 234 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

2001 tentang perlindungan atas Hak Ulayat masyarakat Baduy; Peraturan
Daerah Sumatera Barat tahun 2008 tentang tanah ulayat. Dan beberapa
daerah yang sedang membuat rancangan Peraturan Daerah TEntang Hak
Ulayat antara lain di Kabupaten Halmahera Utara (Tobelo), Rancangan
Peraturan Daerah Hak Ulayat Halmahera Utara.

Dalam era reformasi peluang untuk memberikan perlindungan terhadap
masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya (Hak Ulayat) mulai
nampak. Perlindungan terhadap masyarakat hukum adat selain tercantum
dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
amandemen kedua tahun 2000, juga tercantum dalam Pasal 41 ketetapan
MPR Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR
No.IXMPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber
Daya Alam, Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), UU No. 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Negara/Kepala
BPN No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat. Namun demikian pengakuan terhadap masyarakat
hukum serta hak-hak tradisioanalnya tidak serta merta dapat ditindaklanjuti.
Hal ini disebabkan sistem hukum positif nasional yang berkembang saat ini
tidak memberikan suatu kedudukan hukum terhadap masyarakat hukum adat
dengan berbagai macam kebijakan, peraturan dan keputusan yang tentunya
membatasi keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.
Konsekuensi dari semuanya ini timbul berbagai konflik di berbagai daerah
di tanah air yang berkaitan dengan tanah ulayat. Konflik-konflik ini muncul
tidak lain ialah bahwa masyarakat hukum adat ingin tetap mempertahankan
hak ulayatnya yang mengakibatkan adanya pertentangan dengan pemerintah,
investor-investor yang telah memperoleh berbagai bentuk perizinan untuk
menggunakan atau memanfaatkan tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Perkembangan yang mendukung pengakuan terhadap masyarakat
hukum adat dan hak-hak tradisionalnya terus berjalan. Pertemuan Forum
Pakar Pemberdayaan KAT tanggal 2 April 2009, membahas tentang
214
pendekatan multiyears dalam pemberdayaan KAT perlu dipertimbangkan
kembali sebagai proses perubahan yang berkelanjutan bagi KAT. Namun

214 Artikel Departemen Sosial, Pertemuan Forum Pakar Pemberdayaan KAT, Jakarta, 2009

217