Page 233 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

hukum adat ini sesaui dengan peraturan negara.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat ada dalam UUD 1945
tersebut menimbulkan persoalan yang sangat dilematik, satu sisi adanya
semangat pengakuannya untuk melindungi masyarakat hukum dan hak-
haknya, namun di sisi lain negara mempunyai peran yang sangat besar sehingga
lebih dipentingkan kepentingan negara bukan kepentingan masyarakat
hukum adat. Budi Hadirman mengemukakan berkenan dengan Pasal 18B
213
ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3) menggambarkan bahwa negara mempunyai
peran besar dalam merumuskan, mengakui dan melegitimasi keberadaan dari
masyarakat hukum adat sepanjang sesuai dengan peraturan negara. Paradigma
ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan dan otonomi demokrasi.
Apabila kita melihat isi dari pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (3),
Nampak bahwa ada dua undang-undang yang mengatur tentang masyarakat
adat. Di satu sisi pasal 18B ayat (2), pengakuan akan keberadaan atau eksistensi
masyarakat hukum adat masuk kedalam ranah undang-undang yang berkaitan
dengan pemerintah daerah, sedangkan undang-undang pasal 28 I ayat (3)
akan diatur dalam undang-undang Hak Asasi Manusia.

Namun demikian, keberadaan pasal 18B ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945 sudah menampakan hal yang baik untuk praktik perlindungan
masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya (Hak Ulayat). Dengan
adanya pasal ini berarti sudah ada landasan konstitusional yang kuat untuk
masyarakat hukum adat maupun hak-hak tradisionalnya yang selama ini
terabaikan.
Dalam perkembangannya pengakuan yang mendukung terhadap
keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan
dan penghormatan terhadap hak ulayat terdapat dalam berbagai peraturan
termasuk Peraturan Daerah (PERDA) yang menggunakan landasan hukum
yang berkaitan dengan materi yang diatur dalam perda tersebut. Contoh
beberapa daerah yang mengatur tentang pengakuan dan penghormatan hak
ulayat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 tahun 1999
Tentang Hak Ulayat; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 tahun

213 Budi Hadirman, The Structural Position of Ethnic Groups

216