Page 237 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

relasi dengan sumber daya alam dan kesamaan wilayah, komunikasi
interaksi, relasi daengan sumber daya alam dan kesamaan adat dan
pranata, akses terbatas, keterpencilan etnografi dan sosiologis.

4. Redefinisi yang diusulkan adalah “KAT merupakan bagian dari MHA
yang berbentuk kecil, homogen, terbatas, teknologinya sederhana,
inklusif, berdasarkan kekebaratan, yang memerlukan pemberdayaan
secara khusus.
5. Forum sepakat bahwa konsep dasar masyarakat hukum adat termasuk
KAT tidak sama dengan “indigenous people” sebagaimana konvensi ILO
169 Tahun 1989. Namun istilah “indigenous people” dapat menjadi
paying hukum untuk memasukan MHA. Pandangan ini menajdi dasar
berpijak dalam pendefinisian dan penetapan kriteria KAT ke depan.

6. Defenisi dan kriteria KAT yang terurai dari keputusan Presiden RI
Nomor: 111 Tahun 1999 hakikatnya masih cukup relevan untuk
memahami KAT pada saat ini. Oleh sebab itu, perlu digali defenisi
untuk kata yang sepadan dengan KAT dengan masyarakat adat, atau
masyarakat tradisional. Ciri yang berbeda ini merupakan pengayaan yang
dimiliki oleh Departemen Sosial. Namun demikian, forum sependapat
perlunya penambahan definisi KAT dengan kriteriannya sebagai berikut:
Definisi: homogen, kuat adat, berkultur, berbahasa/berdialek sendiri-
sendiri, hidup ekslusif, terpencil, terkebelakang, dan terisolir serta
minim sentuhan. Kriteria : leluhur sama, miskin dengan pemukiman,
komunitasnya kecil, menutup diri, tidak bersekolah, pola hidup rutin,
cara hidup tidak sehat, kukuh menjaga adat, transaksi barter, masyarakat
sentripetal, memiliki keterbatasan akses, memiliki hak secara terbatas dan
sebagainya.
7. Data by name and by address tentang KAT perlu disediakan sebagai satuan
sistem informasi, sistem informasi berkaitan dengan dengan mobilitas
penduduk, tingkat sebaran, akses pelayanan yang disediakan dan
sejumlah variabel lainnya. Oleh sebab itu, forum ini merekomendasikan
perlunya Focused Group Discussion yang melibatkan berbagai lintas sektor
untuk forum koordinasi dalam rangka menetapkan validitas data. Dalam
hal demikian, direkomendasikan kepada Departemen Sosial bekerjasama

220