Page 238 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

BPS untuk melakukan pendataan demografi yang berkaitan dengan
KAT.

8. Pendekatan multiyears dalam pemberdayaan KAT perlu dipertimbangkan
kembali sebagai proses perubahan yang berkelanjutan bagi KAT. Namun
demikian, pendekatan multiyears sebaiknya diterapkan berdasarkan
tipologi KAT yang dikembangkan. Dengan demikian, tidak semua
sasaran diberdayakan berdasarkan jangka waktu relatif lama, tetapi
ditentukan oleh pola pemberdayaannya. Forum ini merekomendasikan,
perlunya strategi spesifik untuk mempercepat penyelesaian KAT terutama
merespons terhadap polemik yang kerap terjadi dalam memahami
pemberdayaan KAT dengan bertumpu kepada HAM, demokratisasi,
dan desentralisasi.
9. Ratifikasi konvensi ILO No. 169 tahun 1989 dan penyusunan rancangan
Undang-Undang Tentang Desa dan Hak Masyarakat Hukum Adat
perlu didorong untuk menjamin perlindungan sepenuhnya terhadap
masyarakat hukum adat, terutama yang terpencil. Direkomendasikan,
agar Departemen Sosial dapat mengambil peran lebih besar untuk
melakukan ratifikasi bersama dengan Depnakertas, Mahkamah
Konstitusi dan ILO

10. Pendekatan makro dan mikro dalam memahami masyarakat hukum
adat perlu dilakukan, sehingga Departemen Sosial tidak hanya terbatas
memahami hak KAT dalam skala mikro, tetapi juga berkaitan dengan
masyarakat hukum adat dalam skala makro sebagai sasaran strategis,
sehingga sistem perlindungan bagi masyarakat hukum adat dilakukan
secara menyeluruh.
11. Keterpaduan dan sinergitas dengan lintas sektor/interdep dalam
pemberdayaan KAT perlu dilakukan agar dapat terukur dan dihitung
indikator keberhasilannya, terutama dengan BPN, Depdagri, Dep.
Kesehatan, Dep. Diknas, dan lembaga lainnya untuk mendorong
percepatan pemberdayaan KAT. Pendekatann integratif sangat penting
untuk memacu percepatan penanganan KAT secara keseluruhan.
12. Publikasi dan penyebarluasan informasi tentang KAT yang lebih banyak
kepada publik dengan melibatkan berbagai unsur perlu dilakukan untuk

221