Page 239 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

memperkuat pencitraan “secon opinion” dalam pemberdayaan KAT.

13. Pendekatan pemberdayaan haruslah bertumbuh pada tiga unsur
utama yaitu pengakuan eksistensi KAT, melindungi warha KAT dan
pemberdayaan. Oleh sebab itu, direkomendasikan untuk memfor-
mulasikan pola perlindungan warga KAT berdasarkan perspektif kultural
sekaligus diterjemahkan dalam satuan program. Dengan demikian
penataan pemukiman KAT sebagai refleksi pemberdayaan perlu
dimaknai sebagai “home” bukan “house” dengan tidak merusak kearifan
local dan budaya lokalnya (termasuk Tanah Adat).
14. Pembentukan kelompok kerja perlu diperkuat dan dikembangkan
berbasis keahlian (expertise), kelompok praktisi dan kemampuan
akademik sebagai sumber pendukung pemberdayaan KAT secara
komprehensip.
15. Jejaring kerja/networking antara pihak-pihak yang peduli terhadap
pemberdayaan KAT perlu untuk diwujudkan.

Pada tataran internasional pengakuan yuridis terhadap masyarakat
hukum adat terdapat dalam konvensi ILO No. 169 tahun 1989 Tentang
Indigenous And Tribal Peoples In Independent Countries (masyarakat adat dan
masyarakat suku-suku bangsa di negara-negara merdeka) mendefinisikan
indigenous peoples sebagai suku-suku bangsa yang berdiam di Negara
merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya berbeda dengan
kelompok masyarakat yang lain. Secara umum konvensi ILO mengakui
bahwa masyarakat adat dan masyarakat suku diakui dan dijamin hak-hak
mereka untuk memutuskan sendiri berbagai prioritas mereka dalam proses
pembangunan yang mempengaruhi kehidupan, kepercayaan, instusi-instusi
dan kesejahteraan mereka tanah-tanah dan teritori (ulayat) yang mereka huni
atau yang mereka gunakan harus dilindungi, juga hak para penduduk yang
bersangkutan untuk menggunakan tanah-tanah yang secara tidak ekslusif
ditempati mereka, tetapi secara tradisional mereka telah mempunyai akses
untuk mata pencaharian dan kegiatan-kegiatan tradisional mereka, dan untuk
melaksanakan penguasaan, sampai batas yang mungkin, atas pembangunan
ekonomi, sosial dan budaya mereka.

222