Page 231 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

di permukaan, namun dengan terbukanya akses bagi pelaksanaan
perundingan sebagaimana yang telah dilakukan, yakni negosiasi dan
mediasi, akan menjadi jalan yang cukup efektif.

Pada konflik tanah yang berakar pada tidak dihormatinya hak
ulayat masyarakat hukum adat, penanganan harus dilakukan secara lebih
komprehensif tidak hanya penyelesaian konflik, akan tetapi Resolusi
Konflik dengan merumuskan strategi untuk menangani sebab-sebab
konflik tersebut melalui rekonseptualisasi hubungan antara negara,
sektor swasta/perusahaan dan masyarakat hukum adat. Agung Basuki
Prasetyo menerangkan bahwa tidak terakomodirnya kriteria eksistensi
hak ulayat dalam UUPA (tidak diatur secara tegas) dapat mengakibatkan
terjadinya konflik terbuka antara masyarakat hukum adat dengan pihak
pemilik modal, baik swasta maupun badan hukum publik (pemerintah),
serta antara masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat
hukum adat lainnya. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat,
211
secara konstitusional harus dihormati, namun dalam implementasinya
menurut Rosmidah bahwa dalam UUPA masih adanya pembatasan
212
pengakuan hukum berupa persyaratan-persyaratan, kebijakan-kebijakan
di masing-masing instansi pemerintah daerah belum sinergis, sehingga
menciptakan sektoralisasi dan belum adanya kejelasan lembaga yang paling
berkompeten mengurusi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum
adat, serta belum terciptanya model pengaturan yang komprehensif
dalam pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat,
baik substansi maupun kerangka implementasinya.
Upaya untuk mencegah berulangnya konflik atas bidang tanah
yang sama dilakukan dengan menjamin proses penyelesaian secara
tuntas dimana pada penyelesaian melalui jalur litigasi yang memakan
waktu lama akan terjamin kepastian hukum, namun pada jalur non-

211 Agung Basuki Prasetya, “Pengakuan Hak Ulayat Masyara-kat Hukum Adat (antara
Regulasi dan Implementasi)”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 36 No. 2, April-Juni
2007, Semarang: FH Undip hlm.153.
212 Rosmidah, “Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
dan Hambatan Implementasinya”, Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4, Tahun 2010,
Jambi: Program Magister Ilmu Hukum Unja, hlm. 97.

214