Page 226 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

tertangani secara efektif. Konflik terbuka yang berakar dan sangat nyata,
sehingga memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab
dan berbagai efeknya, serta konflik di permukaan yang memiliki
karakteristik akar/sebab yang dangkal/tidak berakar dan muncul hanya
karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat diatasi dengan
meningkatkan komunikasi.

Pemetaan situasi konflik sebagaimana diuraikan di atas telah
ditegaskan bahwa konflik Pertanahan yang terjadi di wilayah penelitian
merupakan konflik terbuka yang perlu diselesaikan dengan manajemen
konflik yang tepat. Manajemen Konflik dapat dilakukan melalui:
pencegahan konflik, penyelesaian konflik, resolusi konflik. Respon
terhadap berbagai konflik perlu melihat eskalasi kekerasan dimana
pencegahan untuk menyelesaikan konflik yang bersifat laten, penyelesaian
untuk konflik di permukaan dan konflik terbuka, pengelolaan dilakukan
pada situasi konflik bersifat laten dan konflik di permukaan, sedangkan
resolusi konflik dilakukan pada konflik yang bersifat terbuka.
Manajemen konflik yang dapat dilakukan pada situasi konflik
terbuka adalah dengan pendekatan penyelesaian konflik dan resolusi
konflik, sedangkan pada situasi konflik di permukaan dapat dikelola/
diselesaikan dengan pendekatan pengelolaan konflik. Konflik pertanahan
mempunyai karateristik yang berbeda, karena keragaman kepentingan/
interes para pihak, sehingga penyelesaian sengketa yang terjadi merujuk
pada 2 (dua) mekanisme penyelesaian yakni litigasi dan non-litigasi
untuk mendapatkan keadilan.

Mekanisme penyelesaian konflik pertanahan juga menjadi pilihan
para pihak yang bersengketa di wilayah penelitian, di mana jalur litigasi
menjadi pilihan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa terkait
dengan ganti rugi dan hak adat serta persoalan lainnya yang muncul
sebagai dampak penguasaan tanah oleh perusahaan.
Konflik antara masyarakat Suku Pagu Kao dengan perusahaan
diselesaikan melalui jalur litigasi sampai dengan tingkat kasasi di
Mahkamah Agung. Pilihan mekanisme penyelesaian ini didasarkan
pada pertimbangan, bahwa Suku Pagu Kao yang mengklaim memiliki

209