Page 222 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

204
ganti rugi dengan harga Rp.8.000/m2. Menurut Kristofer Arbaben ,
masyarakat tidak menolak perusahaan untuk melakukan pengambilan
tanah mereka, namun pemberian ganti rugi harus dilakukan secara layak:

“Pada prinsipnya masyarakat setuju untuk dilakukan pembebasan
lahan warga oleh PT. WBN sebagai wilayah pertambang. Namun
dalam hal penetapan harga tanah sebesar 8000/meter, belum
seluruhnya pemilik tanah menerima kesepakatan tersebut.
Kalaupun selama ini ada opini bahwa telah disetujui oleh seluruh
warga, itu hanya kesimpulan dilakukan oleh oknum-oknum
tertentu yang mengatasnamakan warga pemilik tanah. Proses
pengukuran yang dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat,
WBN dan BPN sesuai kesepakatan akan diumumkan guna
mendapat koreksi atau masukan dari warga masyarakat, namun
setelah pengukuran tidak pernah dilakukan dan bahkan tanpa
sepengetahuan warga masyarakat, pihak BPN telah mengeluarkan
daftar nama pemilik dan luas tanah. Terhadap cara kerja tersebut,
menimbulkan keberatan oleh sebagian warga masyarakat, karena
data tersebut diduga terdapat nama fiktif dan luas tanah warga tidak
sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pembayaran yang dilakukan
oleh PT. WBN tidak sesuai dengan daftar tanah yang dikeluarkan
oleh BPN, karena terindikasi ada orang yang tidak memiliki tanah
(dalam daftaran BPN) akan tetapi memperoleh pembayaran panjar
yang dilakukan oleh PT. WBN. Dengan demikian, 66 KK pemilik
lahan meminta untuk dilakukan ganti rugi lahan dengan harga Rp.
50.000/m .”
2 205
Menurut data dari PT. WBN, proses pembebasan lahan untuk
pembangunan industri telah dilakukan oleh perusahaan dan berdasarkan
2
kesepakatan dengan pemilik tanah dengan harga sebesar Rp.8.000/m .
Namun terdapat 66 KK yang tidak menerima ganti harga tersebut
dengan menawarkan harga baru di luar kesepakatan sebesar Rp. 50.000/
2
m . Berdasarkan data pembebasan lahan PT. WBN tahun 2012, Jumlah
lahan yang telah dibebaskan, sebanyak 485 terdiri dari tahap I Karkar
sebanyak 158, tahap II Tanjung uli 94, tahap III Nuspera 135, tahap IV

204 Perwakilan masyarakat 66 KK Desa Lelilef Sawai dan Desa Gemaf.
205 Wawancara, pada tanggal 29 April 2018.

205