Page 217 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

Hukum Adat yang ada di Maluku, karena berbagai pembangunan
yang dilakukan demi kepetingan umum, namun di sisi lain juga
harus menjaga akan esksitensi hak ulayat atas Tanah Yang dikuasai/
dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hal ini merupakan satu
problematika hukum yang dialami oleh masyarakat hukum adat
atas hak ulayat.

Permasalahan terkait dengan Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat di Maluku terjadi juga karena belum adanya payung hukum
dalam hal ini Perda Provinsi Maluku maupun Perda Kabupaten/
Kota yang mengatur secara khusus terkait dengan Hak Ulayat
Masyarakat Hukum Adat.
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
memberikan kewenangan bagi Daerah-Daerah untuk bisa membuat
Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan pengakuan terhadap
hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Dengan demikian,
pemerintah daerah kabupaten/kota merupakan lini pertama yang
dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak
ulayat atas tanah masyarakat hukum adat. Otonomi daerah, yang
membentuk pemerintahan daerah yang dekat dengan rakyat,
diharapkan dapat meningkatkan pengakuan dan perlindungan
hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang sering
diabaikan dalam kehidupan bernegara.

2) Konflik Hak Ulayat di Halmahera Provinsi Maluku Utara
Negara dalam konteks Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan organisasi
kekuasaan rakyat tertinggi dari seluruh rakyat yang mengemban kewajiban
dan tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyat atas sumber-sumber
agraria yang dikuasainya. Penggunaan instrumen hak menguasai negara,
pemerintah setelah melakukan pemetaan peruntukkan dan penggunaan
tanah dapat menentukan hubungan hukum antara manusia/Badan
Hukum dengan tanah, serta melakukan pengawasan atas perbuatan-
perbuatan hukum yang dilakukan oleh Orang/Badan Hukum tersebut
dengan tanah yang dihaki. Namun, liberalisasi ekonomi terutama di masa

200