Page 216 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

ran dalil sangkalannya bahwa obyek sengketa adalah Dusun
Hurunguang;
15. Menimbang, bahwa karena dalam bukti P.I putusan
Mahkamah Agung RI No: 3260 K/PDT./1993 tanggal
23 januari 1997, pelawan dinyatakan hanya berhak atas
dusun dati: 1. Riri Ruma Awang, 2. Welehakila, 3. Warasia
Peninggalan Talima Masawoy, maka pelawan dinilai tidak
tepat dan tidak benar;
16. Menimbang, bahwa karena perlawanan pelawan adalah
perlawanan yang tidak tepat dan tidak benar, maka pelawan
adalah bukan pelawan yang benar, oleh karena itu perlawanan
pelawan harus di tolak;
17. Menimbang, bahwa oleh karena pelawan ditolak maka biaya-
biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada pelawan;

Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim sebagaimana
disebutkan di atas, Majelis Hakim Memutuskan sebagaimana
dalam Amar Putusan:

- Menolak pelawanan pelawan tersebut;
- Menyatakan pelawan bukan pelawan tepat dan benar;
- Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dianggarkan sebesar Rp.563.000.-(lima ratus
enam puluh tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari sabtu tanggal 16 Januari
1999,

Berdasarkan ketiga kasus sebagaimana diuraikan di atas, ,
maka sudah pastinya bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat
hukum adat dalam perebutan untuk mendapatkan hak masyarakat
hukum adat tentunya sangat beragam, sehingga dari berbagai
aspek keberadaan akan Hak Masyarakat Hukum Adat, harusnya
dilingdungi dengan adanya satu instrumen hukum yang berlaku
untuk semua hak masyarakat hukum adat di Maluku.
Contoh kasus di atas menunjukan bahwa banyak sekali terjadi
masalah terhadap esksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Masyarakat

199