Page 212 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
P. 212

Nomor: 36/Pdt.Plw/2005/PN.AB dapat  dipertahankan
                         dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah
                         dikuatkan;
                     5.  Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan/Para
                         Pembanding dipihak yang dikalahkan, maka biaya perkara
                         dalam peradilan tingkat banding dibebankan kepadanya;
                     6.  Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang
                         berlaku, khususnya Undang-undang Nomor: 04 Tahun 2004
                         Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Rbg;

                         Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim, maka Amar
                     Putusannya adalah:

                     -   Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding;
                     -   Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal
                         27 Maret 2006 Nomor: 36/Pdt.Plw/2005/PN.AB yang
                         dimohonkan banding tersebut;

                     -   Menghukum  para-para  Pelawan/Pembanding  untuk  mem-
                         bayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-
                         (seratus lima puluh ribu);

                         Mahkamah Agung dalam Putusan No.954 K/PDT/2007,
                     dengan Amar Putusan

                     -    Menyatakan perlawanan para Pelawan tidak dapat diterima;
                     -    Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya secara
                         tanggung renteng sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima
                         puluh ribu rupiah);

                         Putusan Majelis Hakim Agung dalam Perkara tersebut
                     didasarkan pada Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

                         Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut Mahkamah
                         Agung berpendapat: bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat
                         dibenarkan oleh karena Judex facti tidak salah menerapkan
                         hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian
                         hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu
                         kenyataan,  hal  mana  tidak  dapat  dipertimbangkan  dalam
                         pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam



                                           195
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217