Page 210 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

PN.AB, pada tanggal 6 Agustus 1998, sehingga tenggang
waktunya sudah cukup lama yaitu 7 (tujuh) tahun lebih baru
kemudian para Pelawan mengajukan perlawanan;
8. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 230 Rbg yang menye-
butkan dalam waktu delapan hari setelah pembritahuan,
maka orang yang mengalami tindakan pelaksanaan dapat
mengajukan perlawanan jika ia beranggapan mempunyai
alasan untuk itu;
9. Menimbang bahwa oleh karena tenggang waktu pengajuan
perlawanan para Pelawan telah melewati tenggang waktu
yang ditentukan oleh Undang-undang maka Pengadilan
berpendapat perlawanan para Pelawan sudah tidak dapat
diterima sebab sudah kadaluarsa;
10. Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum
maka untuk suatu perkara yang sudah mempunyai kekuatan
hukum yang pasti tidak dimungkinkan lagi diperiksa untuk
kedua kalinya, agar tidak melanggar asas nebis in idem, hal
ini sesuai dengan pasal 1917 KUHP( Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata);
11. Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian tersebut
di atas pengadilan berpendapat bahwa tenggang waktu
pengajuan perlawanan sudah kadaluarsa dan lagi pula terhadap
objek sengketa sudah ada status kepemilikannya bedasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang pasti dengan demikian maka eksepsi Terlawan haruslah
diterima;
12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
maka pengadilan berpendapat bahwa perlawanan Pelawan
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
13. Menimbang bahwa oleh karena perlawanan para Pelawan
tidak dapat diterima maka sudah selayaknya para Pelawan
dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan
ditentukan dalam awal putusan dibawah ini:

Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan
di atas, maka Pengadilan memutuskan dengan Amar Putusan
antara lain Sebagai Berikut:

193