Page 206 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

4. Menimbang, bahwa oleh karena ternyata terbukti bahwa
Dusun Harunguang adalah Hak Penggugat, maka tindakan
tergugat-tergugat 1 sampai 9 menguasai dusun tersebut tanpa
izin dari yang berhak (penggugat) adalah suatu perbuatan
melawan hukum, sehingga dengan demikian tuntutan
penggugat pada petitum butir-4 adalah beralasan menurut
hukum, maka oleh karenanya dapat pula dikabulkan;
5. Menimbang, bahwa dalam petitum butir-5 penggugat
telah menuntut agar tindakan tergugat I sampai 8 untuk
mengalihkan dusun tersebut kepada pihak ketiga adalah batal
karena hukum;
6. Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat bukanlah
orang yang berhak atas tanah sengketa, maka segala tindakan
hukum yang dilakukan atas tanah sengketa adalah merupakan
suatu tindakan melawan hukum;
7. Menimbang, bahwa sebagai suatu perbuatan melawan hukum,
maka setiap tindakan yang telah dilakukan atas dusun sengketa
harus dibatalkan, maka oleh karenanya tuntutan penggugat
pada petitum butir-6 adalah terbukti beralasan hukum, maka
oleh karenanya dapat dikabulkan;
8. Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dusun/tanah
sengketa menjadi hak penggugat, sedangkan tergugat-
tergugat tidak mempunyai ha katas tanah sengketa, dimana
ternyata bahwa tergugat-tergugat kini menguasai dusun/
tanah sengketa maka penguasaan tergugat-tergugat tersebut
merupakan penguasaan tanpa hak, maka dengan demikian
tergugat-tergugat 1 sampai dengan 8 harus keluar dari dusun
sengketa tersebut dan menyerahkannya kepada penggugat
sebagai orang yang berhak;
9. Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dusun sengketa telah
ditetapkan sebagai hak penggugat dan ternyata bahwa kini
dusun tersebut dikuasai hak penggugat dan ternyata bahwa
kini dusun tersebut dikuasai oleh tergugat-tergugat, maka
untuk mencegah timbulnya kerugian bagi pihak penggugat
maka pengadilan merasa perlu untuk mengambil suatu
tindakan sementara, yaitu melarang tergugat-tergugat untuk
memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak ketiga;

189