Page 204 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

2. The use of the term lands in articles 15 and 16 shall include the concept
of territories, which covers the total environment of the areas which the
peoples concerned occupy or otherwise use.

Dalam Pasal 19 dijelaskan tentang status tanah adat dalam peraturan
perundang-undangan nasional, seperti berikut :

“National agrarian programmes shall secure to the peoples concerned
treatment equivalent to that accorded to other sectors of the population
with regard to :
a. The provision of more land for these peoples when they have not
the area necessary for providing the essentials of a normal existence,
or for any possible increase in their numbers;
b. The provision of the means required to promote the development of
the lands which these peoples already possess.”

Dengan demikian pengaturan mengenai tanah dalam masyarakat
adat diakui oleh masyarakat Internasional, dan di setiap negara di
harapkan mempunyai pengaturan yang jelas dan pengakuan tentang
hak-hak masyarakat adat dalam hukum nasionalnya.
2. Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah dalam Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum

1) Konflik Hak Ulayat di Kota Ambon Provinsi Maluku
Berbagai konflik antara masyarakat hukum adat dan pemerintah maupun
antara kelompok masyarakat hukum adat yang terjadi di Maluku pada
umumnya dapat kita jumpai dalam berbagai putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah menjadi referensi bagi
keberadaan masyarakat hukum adat di Maluku adalah sebagai beikut:

a) Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor Putusan Nomor:
74/Pdt.G/1989/Pn.Ab
Perkara ini merupakan perkara perdata yang berkaitan dengan
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, sehingga layak
dijadikan sebagai pendekatan ilmiah berkaitan dengan masalah
yang ada dalam penelitian disertasi saya,

187