Page 199 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

e. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan
optimalisasi partisipasi rakyat;

f. Mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam pengua-
saan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan
sumberdaya agraria/ sumber daya alam;
g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat optimal,
baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi mendatang
dengan tetap memperhatikan daya tampung dan daya dukung
lingkungan;

h. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai
kondisi sosial budaya setempat;
i. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antara sektor pemba-
ngunan dan antar daerah dalam pelaksanaan pembaharuan agraria
dan pengelolaan sumberdaya alam;
j. Mengakui menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum
adat dan keanekaragaman budaya bangsa atas sumber daya alam
agraria/sumberdaya alam;

k. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban Negara,
pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau
yang setingkat), masyarakat dan individu;
l. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di
tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau
yang setingkat, berdekatan dengan alokasi dan pengelolaan sumber
daya alam.

Sesuai dengan huruf j maka pembaharuan agraria dan pengelolaan
sumber daya alam harus memakai prinsip mengakui, menghormati dan
melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa
atas sumber daya agraria/sumberdaya alam.
d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dasar pertimbangan diundangkannya Undang-undang Hak Asasi
Manusia adalah:

182