Page 200 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

a. Manusia sebagai mahkluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan
martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;

b. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri
manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi,
dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi
atau dirampas oleh siapapun;
c. Untuk melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM dan
Instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah
diratifikasi Indonesia.

Berdasarkan ketentuan menimbang pada butir b Undang-undang
HAM, sudah sangat jelas bahwa hak asasi manusia termasuk masyarakat
hukum adat harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh
diabaikan dirampas oleh siapapun termasuk Negara. Hak Milik
masyarakat Hukum Adat secara tegas dilindungi dan dijamin dalam
Undang-Undang HAM Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:
(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan
kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan
dan dilindungi oleh masyarakat, dan pemerintah.
(2) Identitas budaya masyarakat Hukum Adat, termasuk hak atas
tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) dan (2) secara nyata dikemukakan
bahwa hak adat yang masih berlaku dan dijunjung tinggi dalam
masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dengan tetap
memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan serta
tidak bertentangan dengan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Konsep
pengakuan bersyarat terhadap Hak Ulayat yang dimiliki oleh masyarakat
adat juga berlangsung di masa-masa awal Orde Baru, terutama ketika
dikeluarkan sejumlah Undang-Undang seperti :
e. Undang-Undang Pokok Kehutanan

Pesan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 telah diterjemahkan juga
ke dalam Undang-undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967,

183