Page 203 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
P. 203

“pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangan
                bahan galian dilakukan oleh menteri... oleh pemerintah Daerah Tingkat
                I...”. dengan demikian, pihak pemerintah dengan leluasa menggandeng
                perusahaan-perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun perusahan
                asing untuk menanamkan modal dalam rangka pengusahaan dan
                pemanfaatan bahan-bahan pertambangan di Indonesia.

                g.  Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat dalam Hukum
                     Internasional

                Salah satu instrumen internasional yang secara jelas dan khusus memuat
                tentang hak-hak kesatuan masyarakat Hukum Adat adalah Konvensi
                ILO Tahun 1989 tentang masyarakat adat, yaitu : C169 Indigenous and
                tribal peoples convention, 1989. Dalam konvensi ILO 169 tahun 1989
                dijelaskan mengenai rumusan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai
                masyarakat yang berdiam di Negara-negara yang merdeka dimana kondisi
                sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian
                masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya
                maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat hukum adat tersebut
                atau dengan hukum dan peraturan khusus.
                     Pasal 6 dari Konvensi ILO Tahun 1989 menyebutkan tentang
                prinsip partisipasi dan konsultasi dalam keseluruhan proses pengambilan
                keputusan yang menimbulkan dampak terhadap kelompok masyarakat
                hukum adat pada tingkat nasional. Selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1)
                disebutkan bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
                yang menyangkut tentang masyarakat adat, maka mereka harus dilibat-
                kan dengan mengindahkan adat istiadat dan Hukum Adat mereka.
                Sedangkan pasal 13 memuat pengaturan tentang “Hak-Hak atas tanah
                adat” seperti disebutkan di bawah ini :
                1.  In applying the provisions of this Part of the Convention governments
                     shall respect the special importance for the cultures and spiritual values of
                     the peoples concerned of their relationship with the lands or territories, or
                     both as applicable which they occupy or otherwise use, and in particular
                     the collective aspects of this relationship




                                           186
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208