Page 195 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

adanya kesepakatan untuk memberikan atau melepaskan tanah ulayat
kepada pihak-pihak yang memerlukannya baik pemerintah maupun
pihak swasta.

Dalam Penjelasan Umum UUPA, recognitie tidak diberikan dalam
bentuk uang tetapi dalam bentuk pembangunan fasilitas umum yang
bermanfaat bagi masyarakat. Pemberian recognitie dilakukan oleh pihak
pemerintah maupun pihak swasta yang menggunakan tanah ulayat
masyarakat hukum adat.
Berkaitan dengan recogniti atau ganti rugi, dijumpai dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. Dalam UUPA, Undang-undang 20
Tahun 1961 tentang pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-
Benda yang ada Diatasnya, Peraturan Pemeritah Nomor 39 Tahun
1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi
sehubungan Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda yang
ada di atasnya, Keppres Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pengadaan
Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
Keputusan Menteri Negara / Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994
Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata cara Pembebasan Tanah,
dan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Tentang sebagaimana telah diubah
dengan Perpres 65 Tahun 2006. Tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai
Tata cara Pembahasan Tanah yang telah diubah dengan Perpres 65
Tahun 2006 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan,
menggunakan istilah ganti rugi.

Ganti kerugian menurut peraturan tersebut adalah penggantian atas
nilai bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan
tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan ha katas tanah. Sedangkan
yang dimaksud dengan ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian
baik bersifat dan atau/ non fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada
yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda
lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan
hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum
pengadaan tanah.

178