Page 191 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

pembatasan tertentu (pelengkap bukan karena persyaratan tapi karena
materi belum diatur dalam hukum tertulis).

Persyaratan dan pembatasan berlakunya Hukum Adat dalam
Hukum Tanah Nasional secara tegas dimuat dalam Pasal 5 UUPA, yaitu:
1. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara.
2. Tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia.

3. Tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UUPA
itu sendiri
4. Tidak bertentangan dengan peraturan agraria lainnya.
5. Harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada
hukum agama.

Dalam kaitan dengan pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam
Pasal 3 UUPA dapat dikemukakan bahwa ada dua syarat yaitu:

1. Eksistensinya.
Ditinjau dari segi eksistensinya hak ulayat diakui sepanjang
menurut kenyataannya masih ada. Dengan demikian apabila
pada daerah-daerah yang hak ulayatnya sudah tidak ada lagi,
maka tentunya hak ulayat itu tidak akan dihidupkan, dan
tentunya pada daerah-daerah yang tidak pernah ada hak
ulayatnya tidak akan diberikan hak ulayat baru.
2. Pelaksanaannya.
Ditinjau dari segi pelaksanaannya, jika menurut kenyataan
masih ada, pelaksaan hak ulayat masyarakat hukum adat
harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa.
Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat juga tidak
boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan
lain yang lebih tinggi. 190

Namun, dengan berpegang pada konsepsi yang bersumber pada
hukum adat, kiranya adil bila kriteria penentu eksistensi hak ulayat
didasarkan pada adanya tiga unsur yang harus dipenuhi secara simultan,

190 Boedi Harsono, Undang-Undang Pokok Agaria, Djambatan, Jakarta, 1971

174