Page 189 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

mencapai sebesar-besar kemakmuran dalam rakyat dalam
arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka,
berdaulat, adil dan makmur;
(4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya
dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan
masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sekedar diperlukan dan
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut
ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Pada pokoknya tujuan Undang-Undang Pokok Agaria dalam
Penjelasan Umum ialah:
a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan bagi Hukum Agaria
Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran,
kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat
tan, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan keseder-
hanaan dalam hukum pertanahan;

c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
Hukum Adat sebagai dasar bagi pembentukan Hukum Tanah
Nasional mempunyai dua kedudukan yaitu :

1. Hukum Adat sebagai dasar utama
Penunjukan Hukum Adat sebagai dasar utama dalam pembentukan
hukum Tanah Nasional dapat disimpulkan dalam konsideran
UUPA huruf (a), yaitu :
“bahwa berhubungan dengan apa yang tersebut dalam
pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum
agaria nasional, yang berdasarkan atas Hukum Adat tentang
tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bai
seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-
unsur yang berdasar pada hukum agama”

Selanjutnya dalam penjelasan Umum UUPA Angka III No.1
yaitu:

172