Page 185 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

sumber daya alam yang berbasis kepentingan masyarakat, sebagai proteksi
terhadap sumberdaya alam yang ada di wilayah pertuanan, serta upaya-upaya
mempertahankan hak-hak tradisional mereka atas sumberdya alam tersebut.
Untuk itu, Peatura Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pertuanan Negeri, perlu di ikuti oleh perda-perda yang sama pada kabupaten/
kota di Maluku.

D. Implementasi Perundang-Undagan Tentang Hak Masyarakat
Hukum Adat Atas tanah
1. Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah dalam
Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional

a. Undang-Undang Dasar Negara 1945
Sebelum amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000, tidak ada
pengaturan yang mengatur secara jelas tentang Hukum Adat. Walaupun
di dalam penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen, memuat
pernyataan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan
pemerintahan adatnya sebagai berikut :
Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250
Zelfbesturende Landschappen dan Voklsgemeenschappen seperti desa
di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di
Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan
asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat
istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan
daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang
mengenai daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan
Negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak
usul daerah tersebut.

Dalam Amandemen kedua, terdapat 2 Pasal yang mengakui dan
mengormati Hak Ulayat masyarakat hukum adat yaitu Pasal 18B Ayat (2) :
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”

168