Page 182 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

pantai, juga diatas permukaan air, di dalam air maupun bagian tanah yang
berada di dalamnya.

Sebagai anggota persekutuan setiap individu mempunyai hak untuk
mengumpulkan hasil-hasil hutan seperti kayu, rotan dan sebagainya, memburu
hewan liar yang hidup di wilayah wewenang persekutuan, mengambil hasil
dari pohon-pohon yang tumbuh liar termasuk tanaman obat, membuka
tanah dan mengerjakan tanah-tanah itu terus menerus.
Pemanfaatan tanah oleh masyarakat adat di Maluku adalah untuk
pemukiman, pekuburan serta untuk bercocok tanam yaitu untuk areal
perkebunan dengan komoditas utamanya meliputi kelapa, cengkeh, pala,
kakao dan jambu mete, untuk tanaman pangan, yang meliputi padi dan
tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang
hijau dan lain-lain.

Setiap orang yang ingin mendapatkan manfaat atas sebidang tanah-
tanah adat yang berada dalam wilayah persekutuan harus atas sepengetahuan
dan seizin kepala masyarakat adat setempat.
Dengan demikian hubungan masyarakat hukum adat dengan tanah
seperti ini adalah hubungan menguasai, bukan memiliki secara perdata, artinya
dimana mereka dapat menduduki tanah tersebut disitulah mereka menguasai,
dan memanfaatkannya secara kolektif. Konsep hak atas tanah pertuanan tidak
dikenal adanya milik individual, dan kalaupun ada milik individual, hak milik
itu hanya atas tanah pekarangan yang sifatnya tidak mutlak. Namun demikian,
dalam perkembagan pembangunan dan kebutuhan ekonomi masyarakat
sekarang ini, tidak dapat dihindari terjadinya individualisasi hak atas tanah-
tanah adat di Maluku, sebagai contoh tanah dati, sebagai tanah kerabat yang
menurut normanya tidak boleh diasingkan atau dialihkan untuk selamanya
dalam pengertian di jual atau dihibahkan kepada orang/badan hukum dari
luar masyarakat hukum adat bersangkutan, ternyata kini telah banyak yang
dialihkan kepemilikannya.
Masyarakat hukum adat Maluku pada umumnya sangat menghormati
dan sadar pula bahwa sebidang tanah yang digarap sejak leluhur adalah tanah
adat yang dari padanya mereka hidup serta tunduk pada aturan-aturan adat
yang mengikat. Bagi masyarakat hukum adat Maluku, kampung halaman

165