Page 181 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
P. 181

Seiring dengan perkembangan jumlah jiwa anggota suatu persekutuan
            masyarakat hukum adat/negeri,  tanah-tanah pertuanan suatu negeri dalam
            perkembangan selanjutnya dikelola oleh anggota persekutuan tersebut menjadi
            milik atau hak perorangan dimana hak penguasaan atau pengolahannya lebih
            kuat dari hak pertuanan.

                Peranan persekutuan adat tidak hilang begitu saja walau secara perse-
            orangan tanah tersebut telah dikuasai oleh seseorang/keluarga/kelompok,
            pemerintah negeri dari persekutuan adat tersebut masih memiliki peran untuk
            membatasi (mengatur) perbuatan hukum yang dilakukan oleh si pemilik tanah
            tadi guna menjaga ketertiban sebagaimana diharapakan bahwa pembukaan
            atau pengelolahan suatu tanah pertuanan dapat menciptakan kemakmuran
            atau kesejahteraan bagi anggota persekutuan tersebut.
                Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  maka  sesungguhnya  masyarakat
            hukum adat di Maluku, memiliki suatu kewenangan terhadap tanah-tanah
            yang ada di dalam lingkungan dan pada persekutuan tersebut. Wewenang
            tersebut berpangkal pada suatu hak penguasaan tanah ulayat berdasarkan
            hak masyarakat hukum adat dengan mengelola tanah-tanah tersebut untuk
            kepentingan bersama.

                Wewenang masyarakat adat atas tanah dan sumber daya yang dimaksud
            umumnya mencakup;
            1.  Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman,
                bercocok tanam, dan lain-lain) persediaan (pembuatan pemukiman/
                perladangan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah.
            2.  Mengatur  dan  menentukan  hubungan  hukum  antara  orang  dengan
                tanah (memberikan hak tertentu kepada subyek tertentu)

            3.  Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan
                perbuatan-perbuatan hukum yang berkenan dengan tanah (jual beli,
                warisan dan lain-lain).
                Kewenangan masyarakat hukum adat tidak hanya terpaut pada obyek
            tanah, tetapi juga atas obyek-obyek sumber daya alam lainnya yaitu semua
            yang ada di atas tanah (pepohonan, binatang, bebatuan yang memiliki makna
            ekonomis); di dalam tanah (bahan-bahan galian), dan juga sepanjang pesisir



                                           164
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186