Page 190 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

“dengan sendirinya hukum agaria baru itu harus sesuai dengan
rakyat kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. Oleh karena
rakyat Indonesia sebagian tersebar tunduk pada Hukum Adat,
maka hukum agaria yang baru tersebut akan didasarkan pula
pada ketentuan-ketentuan Hukum Adat itu, sebagai hukum
asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan
dalam masyarakat dalam Negara modern dan dalam
hubungannya dengan dunia Internasional, serta disesuaikan
dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi bahwa
Hukum Adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari
pengaruh politik dan masyarakat colonial yang kapitalitis dan
masyarakat swapraja yang feodal”.
2. Dalam hubungannya dengan hukum tanah Nasional tertulis yang
belum lengkap itulah maka norma-norma Hukum Adat berfungsi
sebagai pelengkapnya. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 56 UUPA
yaitu:

“selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut
dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku
adalah ketentuan-ketentuan Hukum Adat setempat dan
peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah
yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan
yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.”

Pengakuan Hukum Adat sebagai dasar hukum agaria Nasional
secara tegas dinyatakan di dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA. Dalam Pasal
3 berbunyi sebagai berikut:
“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2
pelaksaan Hak Ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat
Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan
Negara, yang berdasrkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan
lain yang tinggi.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 UUPA tersebut, hukum
tanah yang berlaku tersebut adalah hukum adat dengan persyaratan

173