Page 192 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

yakni adanya : 191

1. Subjek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat itu yang
memenuhi karakteristik tertentu;
2. Objek hak ulayat, yakni tanah wilayah yang merupakan
lebensraum mereka;

3. Adanya kewenangan tertentu dari masyarakat hukum adat itu
untuk mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan
hubungan yang berkenan dengan persediaan, peruntukkan,
dan pemanfaatan, serta pelestarian tanah wilayahnya itu.

Berkaitan dengan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan
Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi lainnya,
menurut Gautama, bahwa:
192
“Hukum Adat yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan yang tercantum dalam UUPA. Dalam UUPA telah
diletakkan garis-garis besar dari apa yang merupakan sendi-sendi
pokok dari pada perundang-undangan agraria nasional yang baru.
Hukum Adat yang dinyatakan berlaku untuk hak-hak atas tanah
tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang tertera dalam
UUPA diadakan perumusan-perumusan dari pada hak-hak baru
mengenai tanah, maka perumusan-perumusan inilah yang berlaku,
bilamana tidak dapat persesuaian antara paham-paham Hukum
Adat tentang hak-hak yang serupa dengan hak-hak baru dalam
UUPA dan perumusan UUPA itu sendiri. Selain perumusan yang
terdapat dalam UUPA inilah yang akan dijadikan pegangan bagi si
pelaku hukum.”

Dalam penjelasan umum II angka 3 berkaitan dengan Pasal 3
UUPA, mengemukakan bahwa ketentuan ini pertama-tama berpangkal
pada pangkuan adanya hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru.
Sebagaimana diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu
ada dan berlaku serta diperhatikan pula dalam keputusan-keputusan
hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam undang-

191 Maria Sumardjono, kompas 13/5/03 dalam Maria Sumardjono, Kebijakan
Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, Penerbit Buku kompas, Jakarta 2006, hal 65.
192 Gautama, sudargo, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agaria, Citra Aditya Bakti,
Bandung 1990, hal 20

175