Page 193 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
P. 193
undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan peraturan-
peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman dulu seringkali diabaikan.
Berhubung dengan disebutnya hak ulayat di dalam Undang-undang
Pokok Agraria, yang pada hakikatnya berarti pula pengakuan hak itu,
maka pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak
tersebut menurut kenyataan masih ada pada masyarakat hukum yang
bersangkutan. Misalnya di dalam pemberian sesuatu hak atas tanah
(umpamanya hak huna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan
sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberikan “recognitie”.
Yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang Hak Ulayat itu.
Berkaitan dengan “recognitie”, hak ulayat mempunyai kekuatan
yang berlaku ke dalam dan ke luar. Kedalam berkaitan dengan
anggota masyarakat hukum adat sedang kekuatan yang berlaku ke luar
adalah orang lain bukan anggota masyarakat hukum adat tetapi yang
memperoleh izin untuk memakai atau menggunakan tanah dengan
sebelumnya memenuhi syarat-syarat yakni membayar sesuatu atau upeti
sebagai tanda pengakuan.
Mereka yang datang dari luar harus berhubungan dengan
penghulu-penghulu rakyat untuk mendapat izin. Permohonan izin itu
menurut cara Indonesia patutnya disertai dengan sekedar pemberian
untuk membuka jalan ke arah jawaban (yang baik). Selanjutnya maka di
beberapa lingkungan hukum terdapat tanda yang kelihatan mata sebagai
pendahuluan, wang pemasuqan (Aceh), mesi (Jawa), dibayarkan pada
permulaan mempergunakan tanah oleh porang asing, yaitu suatu tanda
dari pada kenyataan bahwa ia dengan kesadarannya pendatang di tanah
milik orang lain untuk memungut hasilnya. Mereka yang buka golongan
marga yang “meraja” (heersende marga) misalnya di Angkola, dapat
memperoleh izin mendirikan dusun dalam daerah beschhikkingrecht-nya
satu kuria (dusun itu lantas disebut; huta na ro); penghulu (si pembangun
dusun, raja sioban ripe) harus membayar dengan enam ekor kerbau yang
diperuntukkan buat masyarakat seluruhnya di induk dusun dan dusun-
dusun lainnya, yang merupakan se kuria dan arena demikianlah maka di
Bali seluruh penduduk padukuhan imigran-imigran kastala (termasuk
176