Page 213 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan
penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang
berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
yang mengancam kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang
mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau
melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang di maksud
dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo
Undang-Undang No.5 Tahun 2004;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi
pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini
tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang,
maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi:
Abdullah Masawoy dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para
Pemohon Kasasi ditolak, maka para pemohon kasasi dihukum
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

c) Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 94/Pdt. /1998/
Pn.Ab
Perkara perdata putusan Nomor: 94/Pdt.PLW/1998/PN.AB
sebelum memutuskan Perkara Tersebut membuat pertimbangan
hukum sebagai berikut:
1. Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut,
pihak Terlawan telah mengajukan jawaban yang pada
pokoknya telah membantah perlawanan pelawan seraya
menyatakan bahwa objek sengketa dengan batas-batasnya
adalah Dusun HURUNGUANG dan bukan Dusun Dati
WELEHAKILA;
2. Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Pelawan
diwajibkan membuktikan dalil perlawanannya bahwa
obyek sengketa yang telah diletakkan Sita Eksekusi sesuai
Penetapan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 Juli
1998 No: 74/Pdt.G/1989/PN.AB. adalah Dusun Dati
Welehakila, dan demikian pula kewajiban Terlawan untuk

196