Page 123 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 123

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional  109

              dengan memanfaatkan  peluang  dan meminimalisasikan
              kendala yang dihadapi. Ada 4 (empat) strategi yang disusun
              untuk menjabarkan kebijakan di atas, yaitu:
              1.  Strategi-1. Menyiapkan aturan hukum guna membangun
                  dasar  pelaksanaan KT melalui legislasi  dan  regulasi.
                  Strategi ini bertujuan untuk menyediakan berbagai aturan
                  perundang-undangan (regeling)  sebagai  dasar  hukum

                  pelaksanaan,  termasuk  aturan kebijakan (beleidsregel/
                  discresionary power)  yang  memadai  sebagai  dasar
                  pendukung untuk  melaksanakan  aturan perundang-
                  undangan  tersebut.  Sarana  yang  digunakan  adalah
                  penyusunan  aturan  perundang-undangan  di  tingkat
                  undang-undang  (UU),  Peraturan Pemerintah (PP),
                  Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN serta surat atau Surat

                  Edaran Menteri ATR/Kepala BPN, dan Perda Kabupaten/
                  Kota yang mengatur KT dalam segala aspek lokalitasnya.
                  Apabila  skenario penyusunan perundang-undangan
                  tidak  berhasil diwujudkan,  maka  sarana alternatif
                  yang digunakan adalah  penyusunan  Perpres yang  lebih
                  ditujukan  untuk membangun  sinergisme kelembagaan
                  dalam  menindaklanjuti  pembangunan  fisik  prasarana
                  jalan dan fasilitas umum lainnya di lokasi pelaksanaan KT.
                  Perpres ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan

                  Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Pelaksanaan
                  KT  dan kemudian  di  tingkat Pemerintah Kabupaten/
                  Kota ditindaklanjuti  dengan  Perda  Kabupaten/Kota.
                  Selanjutnya, metode  yang  digunakan meliputi legislasi
                  (pembuatan  aturan  di  tingkat  Presiden  dan  DPR)  dan
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128