Page 126 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

112 Oloan Sitorus

b) Pelaksanaan KT yang dilakukan Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah untuk
peremajaan kota atau penataan wilayah
kumuh atau pengembangan kota disetujui
minimal dua per tiga dari yang empunya
tanah (pemilik atau yang menguasai/
menggarap tanah);
c) Pelaksanaan KT yang dilakukan organisasi
masyarakat untuk menata kembali

ketidaktertiban dan ketidakteraturan
bidang tanah disetujui minimal 85% dari
yang empunya tanah (pemilik atau yang
menguasai/menggarap tanah);
2) Penyelesaian si empunya tanah (pemilik
atau yang menguasai/menggarap tanah yang
menolak memberikan persetujuan, tanpa alasan

yang rasional dan masuk akal, dengan cara:
mengenclave dengan harapan dalam perjalanan
waktu melihat perkembangan pelaksanaan KT,
sehingga kemudian tertarik untuk mengikutinya
atau memaksanya untuk ikut serta sebagai
peserta KT sesuai dengan ide dasar demokrasi.
3) Larangan bagi peserta KT untuk melakukan
pengalihan hak atas tanah atau penguasaaan/
penggarapan tanah selama sertipikat tanah hasil

pelaksanaan KT belum diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
4) Kewajiban otoritas PU di Kabupaten/Kota