Page 128 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional
P. 128
114 Oloan Sitorus
KT secara vertikal dapat dilakukan dalam rangka
menata kembali penggarapan tanah Negara
di lokasi tertentu yang dibolehkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
c. Presiden atas usul Kementerian Dalam Negeri setelah
berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN
untuk menetapkan Peraturan Presiden (Perpres)
yang mengatur tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan
KT, sehingga para stakeholders pasca pelaksanaan
KT lebih berkekuatan secara institusional untuk
menindaklanjuti pembangunan fisik (prasaranan
jalan dan pembangunan fasilitas umum lainnya).
(Pembentukan Perpres ini merupakan metode
alternatif, ketika strategi pengaturan materi KT dan
pembentukan PP tentang KT sebagai tindak-lanjut
pengaturan materi KT dalam RUU Pertanahan tidak
berhasil dilakukan).
d. Kementerian ATR/BPN setelah berkoordinasi
dengan Kementerian Dalam Negeri menyusun
Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan KT, yang pada
intinya mengatur aspek teknis penyelenggaraan KT,
dengan 2 (dua) tahapan berikut ini: (a) Perencanaan
KT, yang dimulai dari pemilihan lokasi sampai pada
persetujuan si empunya tanah (pemilik atau yang
menguasai/menggarap tanah) tentang kesediaan
mengikuti KT dan menyerahkan STUP sesuai
kebutuhan pelaksanaan KT; dan (b) Pelaksanaan KT,
