Page 129 - Konsolidasi Tanah, Tata Ruang dan Ketahanan Nasional

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional 115

yang dimulai dari pembuatan Block Plan, Desain KT,
penyediaan tanah untuk pembangunan prasarana
jalan dan fasilitas umum lainnya sampai sertipikasi
tanah. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN berfungsi
mengatur pelaksanaan PP tentang KT, dalam bentuk
pengaturan penyelenggaraan teknis KT. Peraturan
Menteri ATR/Kepala BPN ini sekaligus mencabut
Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 tentang KT.
Namun, isi pengaturan Peraturan Kepala BPN No.

4 Tahun 1991 itu dan berbagai materi dari berbagai
Surat dan Surat Edaran yang dibuat secara sporadis
dan fragmentaris sebagai pelaksanaan dari Peraturan
Kepala BPN No. 4 Tahun 1991 dapat diakomodasi dan
ditata kembali dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala
BPN tentang Pelaksanaan PP tentang Konsolidasi
Tanah dimaksud di atas.

e. Kementerian ATR/BPN membuat Surat atau
Surat Edaran ke dalam jajaran internal ATR/BPN
untuk memberikan petunjuk teknis pelaksanaan
Peraturan Menteri ATR/BPN tentang KT, agar dapat
operasional dilaksanakan oleh jajaran ATR/BPN dan
ditindaklanjuti oleh otoritas Pekerjaan Umum di
daerah.
f. DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota
menyusun Perda Kabupaten/Kota yang mengatur

Konsolidasi Tanah dengan segala kekhasan lokalitas
di kabupaten/kota tersebut.