Page 261 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 261
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
KpSHK, Bogor.
Sudarmalik 2014, Ekonomi politik pembangunan hutan tanaman industri,
Disertasi pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Simon, H 2004, Membangun desa hutan kasus Dusun Sambiroto, Gadjah
Mada University Press. Yogyakarta.
Sukmarjono, MSW, Simarmata, R, Wibowo, RA 2018, Penyelesaian
masalah penguasaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan
hutan untuk perkebunan sawit rakyat, Yayasan Kehati, Indone-
sia Biodiversity Conservation Thrust Fund.
Sutadi, RD, Luthfi, AN, Mujiburahman, DA 2018, ‘Kebijakan reforma
agraria di Indonesia (kajian komparatif tiga periode pelaksanaan:
Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi)’, Jurnal Tunas
Agraria Vol. 1 No.1 September.
Tim PPTKH 2017, ‘Sosialisasi Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017
tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan’,
Menko Perekonomian, Jakarta.
Utami, W, Pinuji, S 2018, Laporan penelitian ketimpangan kepemilikan
tanah di Provinsi Bangka Belitung, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kementerian ATR/BPN
Utrecht, E. 1969, ‘Land Reform in Indonesia’, Bulletin of Indonesian Eco-
nomic Studies, vol. 5, no. 3, hlm. 71-88.
Utrecht, E. 1973, ‘Land reform and Bimas in Indonesia’, Journal of Con-
temporary Asia, vol. 3, no. 2, hlm.149-164.
Wibowo, A 2019, ‘Asal usul kebijakan pencadangan Hutan Adat di Indo-
nesia’, Bhumi, Jurnal Agraria dan Pertanahan, vol. 5, no. 1, hlm.
26-41.
Widiyanto 2013, ‘Potret konflik agraria di Indonesia’, Jurnal Bhumi No.
37.
Wijaya, A, Juliane, R, Minnemeyer, S, Payne, OA, & Chamorro, A 2016,
“Setelah kebakaran yang memecahkan rekor, dapatkah kebijakan
baru di Indonesia menurunkan panas api?”, https://wri-
indonesia.org/id/blog/setelah-kebakaran-yang-memecahkan-
rekor-dapatkah-kebijakan-baru-di-indonesia-menurunkan-
panas
Wijanarko, B & Perdana, P 2001, Reklaiming dan Kedaulatan Rakyat,
YLBHI-Raca Institute, Jakarta.
Winoto, J 2007, ‘Reforma agraria dan keadilan sosial’, dalam Shohibuddin,
M & Salim, MN (Penyunting) 2012, Pembentukan kebijakan
233
