Page 265 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 265
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.17/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan
Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk
Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indo-
nesia Selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan
Tanah Dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan
Kawasan Hutan Dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk
Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan
Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk
Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor: SK. 822/Menhut-II/2013.
Keputusan Kementerian Kehutanan Nomor 454/MENLHK/SETJEN/
PLA.2/6/2016.
Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.822/Menhut-II/2013
tentang Perubahan peruntukan Kawasan hutan menjadi bukan
kawasan hutan seluas ± 210.559 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan
Hutan seluas ± 44.299 Ha dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan
Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 41.191 Ha di Provinsi Sumatera
Selatan.
Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 04/PTT-HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tentang
Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari sebagian HGU
Nomor 9/Musi Rawas atas nama PT. PP London Sumatera
Indonesia,Tbk terletak di Desa Tanjung Raja, Belani, dan Pauh,
Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera
Selatan.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)
Nomor SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018.
Keputusan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2010 Tata Cara Penertiban Tanah
237
